Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

tahun terakhir, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung,
Sumatra Utara, Bali, Banten, Sumatra Selatan, dan Kepulauan Riau.

Sejauh ini, dalam catatan BP2MI, ada 318 Perusahaan Penem patan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) berizin dan ada 126 perusahaan yang izinnya telah dicabut karena melakukan perbuatan
ilegal atau melanggar aturan. "Saya berharap bukan hanya izin dicabut, tapi kita

akan dorong menjadi masalah hukum. Sekarang kalau ada masalah, kita laporkan ke Bareskrim
Polri.

Sebelumnya, hasil pengaduan dari 2018, ada 415 kasus ABK dan sudah saya la porkan ke
Bareskrim Polri," kata Benny Ramdhani. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenaker, telah
melakukan upaya-upaya mencegah adanya PMI ilegal atau non-prosedural. Upaya tersebut,
antara lain, sosialisasi dan di seminasi informasi mengenai penem patan dan pelindungan PMI
secara prosedural, yang dilakukan di beberapa daerah kantong PMI, dengan melibatkan
aparatur pemerintah desa, kabupaten/kota, serta lembaga swa daya masyarakat. "Juga
memperkuat kerja sama bilateral dengan ne gara tujuan pe nempatan melalui MoU," kata
Menaker Ida Fauziyah kepada GATRA melalui jawaban tertulis, Selasa lalu.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Filius Yandono,
menga takan bahwa perusahaan atau agensi penempatan tenaga kerja migran ilegal
sesungguhnya kerap meresahkan. "Pasalnya, agensi-agensi ter sebut memotong rantai
prosedural

yang panjang dan mengiming-imingi penempatan kerja yang cepat dengan penghasilan yang
tinggi. Kalau ikuti yang legal kan ada pelatihan, ujian, dan hal-hal prosedural lainnya," ucapnya
kepada GATRA.
Filius melanjutkan, komitmen BP2MI dalam memberantas sindikat dan mafia penyalur PMI
dengan cara non-prosedural menjadi harapan baru bagi agensi-agensi legal yang selama ini
kalah bersaing dengan agensi-agensi ilegal.

Di sisi lain, Ketua Pusat Studi Mig rasi Migrant Care, Anis Hidayah, me yesalkan masih banyaknya
PMI yang belum tercatat secara resmi. "Sebenarnya yang membuat mereka ilegal itu kan bukan
pekerja mig rannya, tapi orang-orang yang mencari untung dalam bisnis ini dan memanfaatkan
posisi rentan pekerja migran," ucap Anis kepada M. Guruh Nuary dari GATRA.
Hal itu menjadi ironi di tengah undang-undang yang sudah sangat maju. "Praktik-praktik itu
justru masih terjadi bahkan masih masif karena implementasinya kan masih sangat kurang, ya,
undang-undang nya," kata Anis.

Gandhi Achmad

Caption

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (dua kiri) bersama dua orang calon Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang berada di tempat menampung sementara calon PMI nonprosedural di Cibubur, Jawa
Barat.

157