Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 5
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah
meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegasnya.
4
