Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 9

Judul               BPJamsostek Godok Program JKP
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Program JKP BP Jamsostek
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            arm
                Tanggal             2020-12-23 05:22:00
                Ukuran              76x94mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 19.380.000

                News Value          Rp 58.140.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Toto  Suharto  (Deputi  Direktur  Wilayah  BPJamasostek  Sulawesi  Maluku)  Kami  sisa
              menunggu petunjuk teknis penggunaan dana ini

              negative  -  Toto  Suharto  (Deputi  Direktur  Wilayah  BPJamasostek  Sulawesi  Maluku)  Untuk
              sementara BSU sampai ke semester satu 2021


              Ringkasan

              Pemerintah akan memberlakukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga kerja yang
              jadi  korban  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Jaminan  sosial  baru  tersebut  diatur  dalam
              Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              Program JKP ini akan dikelolah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
              atau yang sekarang dikenal BPJamsostek. JKP diklaim bertujuan untuk memberikan kepastian
              pesangon bagi pekerja yang di PHK.



              BPJAMSOSTEK GODOK PROGRAM JKP

              Pemerintah akan memberlakukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga kerja yang
              jadi  korban  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Jaminan  sosial  baru  tersebut  diatur  dalam
              Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              Program JKP ini akan dikelolah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
              atau yang sekarang dikenal BPJamsostek. JKP diklaim bertujuan untuk memberikan kepastian
              pesangon bagi pekerja yang di PHK.

              Deputi  Direktur  BPJS  Ketenagakerjaan  Wilayah  Sulawesi  Maluku  dan  Papua  (Sulama),  Toto
              Suharto  mengatakan  program  JKP  kini  menunggu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  untuk  segera
              diaplikasikan. Rencananya akan dimulai pada 2021 mendatang.




                                                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14