Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 123
Judul Ikut JKP Wajib Terdaftar di BPJS Tenaker dan Kesehatan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210303130847-532-
613148/ikut-jkp-wajib-terdaftar-di-bpjs-tenaker-dan-kesehatan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-03 14:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sumirah (Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker) Kalau
usaha besar dan menengah wajib ikut lima program. Lalu, jadi enam dengan JKP. Kalau dia
usaha kecil dan mikro wajib ikut empat program, jadi lima dengan JKP
neutral - Sumirah (Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker) Jadi, dalam
masa enam bulan ini belum menghitung mensyaratkan JKN, tapi mulai bulan tujuh dan ke
depannya wajib yang huruf a itu (tahapan peserta jaminan sosial dalam Perpres 109/2013) wajib
dipenuhi oleh pengusaha
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya dalam
program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan nasional BPJS
Kesehatan untuk menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ). JKP adalah program
jaminan sosial baru yang ditujukan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
IKUT JKP WAJIB TERDAFTAR DI BPJS TENAKER DAN KESEHATAN
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan perusahaan wajib mendaftarkan
pekerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan
kesehatan nasional BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP).
JKP adalah program jaminan sosial baru yang ditujukan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).
Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Sumirah menjelaskan peserta
JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai dengan tahapan
kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial.
122
