Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 124
Selain itu, untuk usaha besar dan menengah wajib diikutsertakan dalam program JKN BPJS
Kesehatan.
Sedangkan, untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya dalam program JKN
BPJS Kesehatan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan
Kematian (JKM) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau usaha besar dan menengah wajib ikut lima program. Lalu, jadi enam dengan JKP. Kalau
dia usaha kecil dan mikro wajib ikut empat program, jadi lima dengan JKP," ujarnya dalam acara
Sosialisasi PP Nomor 37 Tahun 2021 Penyelenggaraan JKP, Rabu (3/3).
Selanjutnya, kata Sumirah, bagi pekerja/buruh yang sudah terdaftar sebagai peserta program
jaminan sosial tersebut secara otomatis akan menjadi peserta JKP.
Namun, peserta baru bisa menerima manfaat JKP ketika mengalami PHK serta memiliki masa
iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Mereka juga wajib membayar iuran selama enam
bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Sementara itu, pekerja/buruh yang belum mengikuti program jaminan sosial seperti di atas,
harus mendaftar terlebih dulu.
Oleh sebab itu, ia mengimbau pengusaha untuk mendaftarkan pekerja/buruh dalam program
jaminan sosial sesuai dengan Perpres 109/2013.
Sumirah menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan
integrasi data. Targetnya, proses tersebut selesai dalam enam bulan sejak PP Nomor 37 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berlaku mulai 2 Februari
2021 lalu.
Selama proses integrasi berlangsung, pemerintah belum mewajibkan kepesertaan JKN sebagai
syarat program JKP.
Namun, kepesertaan JKN akan diwajibkan apabila integrasi data dua badan itu selesai. Program
JKP sudah berlaku sejak payung hukum PP 37/2021 berlaku.
"Jadi, dalam masa enam bulan ini belum menghitung mensyaratkan JKN, tapi mulai bulan tujuh
dan ke depannya wajib yang huruf a itu (tahapan peserta jaminan sosial dalam Perpres
109/2013) wajib dipenuhi oleh pengusaha," tuturnya.
Selain syarat tersebut, peserta JKP merupakan pekerja/buruh berusia di bawah 54 tahun. Peserta
juga harus memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
(ulf/bir).
123
