Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Sebelumnya disebutkan ada sejumlah syarat oleh pemerintah agar buruh yang terkena PHK
mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan . Hal itu diatur di pasal 4.
"Peserta terdiri atas: a. pekerja/buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program
jaminan sosial; dan b. pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program
jaminan sosial," demikian bunyi ayat 1 dikutip detikcom Dijelaskan dalam ayat 2, peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara
Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar, dan mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha.

Selain persyaratan di atas, buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah harus
diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM," demikian butir b ayat 3.

Aturan PHK hingga Lembur di PP Turunan UU Ciptaker Ayat 4 menerangkan peserta program
JKN merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha. Diterangkan dalam pasal 11, iuran
program JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran sebesar
0,46% bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan
JKP.
Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan. Sementara
sumber pendanaan JKP merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM.

"Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24
bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja,"
demikian bunyi pasal 19 ayat 3.

Diterangkan dalam pasal 20, manfaat JKP bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan
kerja dikecualikan untuk alasan pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, cacat
total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

125