Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 125
Judul Korban PHK Dapat Jaminan Kehilangan Kerja, Apa Saja Manfaatnya?
Nama Media detik.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5479193/korban-phk-
dapat-jaminan-kehilangan-kerja-apa-saja-manfaatnya
Jurnalis Sylke Febrina Laucereno
Tanggal 2021-03-03 14:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Di negara lain perlu
waktu yang lama seperti Malaysia dan Korea ini ditetapkan perlu waktu sekitar 35 tahun dan
relatif singkat menetapkan JKP ini
Ringkasan
Pemerintah telah memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja atau buruh
yang mengalami PHK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun
2021 tentang JKP. Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan
jaminan ini diharapkan bisa meringankan beban buruh yang mengalami PHK dengan
mendapatkan manfaat uang tunai, akses informasi kepada pekerja sampai pelatihan kerja.
KORBAN PHK DAPAT JAMINAN KEHILANGAN KERJA, APA SAJA MANFAATNYA?
Pemerintah telah memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja atau buruh
yang mengalami PHK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun
2021 tentang JKP.
Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan jaminan ini
diharapkan bisa meringankan beban buruh yang mengalami PHK dengan mendapatkan manfaat
uang tunai, akses informasi kepada pekerja sampai pelatihan kerja.
Menurut Tri ini merupakan program baru dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. "Di
negara lain perlu waktu yang lama seperti Malaysia dan Korea ini ditetapkan perlu waktu sekitar
35 tahun dan relatif singkat menetapkan JKP ini," kata dia dalam acara sosialisasi virtual, Rabu
(3/2/2021).
Dia mengungkapkan meskipun penetapannya terbilang singkat diharapkan bisa berjalan dengan
baik dan bisa diimplementasikan di lapangan. Menurut dia dibutuhkan mediator untuk bekerja
sama di lingkungan ketenagakerjaan.
124
