Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 141
Judul Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru, Tenaga Kerja Asing dengan Keahlian
Khusus Kena PPh
Nama Media bisnis.com
Newstrend PMK bagi WNA
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210303/259/1363150/sri-mulyani-
terbitkan-pmk-baru-tenaga-kerja-asing-dengan-keahlian-khusus-kena-
pph
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2021-03-03 11:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 tentang Cipta Kerja di
bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur kriteria keahlian
tertentu serta pengenaan PPh bagi warga negara asing (WNA) Berdasarkan regulasi tersebut,
pada pasal 7 ayat 2 tertera WNA dikenakan PPh hanya atas pendapatan yang diterima di
Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama empat tahun pajak
yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
SRI MULYANI TERBITKAN PMK BARU, TENAGA KERJA ASING DENGAN KEAHLIAN
KHUSUS KENA PPH
JAKARTA - Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 tentang Cipta
Kerja di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur kriteria
keahlian tertentu serta pengenaan PPh bagi warga negara asing (WNA) Berdasarkan regulasi
tersebut, pada pasal 7 ayat 2 tertera WNA dikenakan PPh hanya atas pendapatan yang diterima
di Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama empat tahun pajak
yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
Ketentuan tersebut juga termasuk pendapatan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan di luar
Indonesia.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap WNA yang
memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi
mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia," tulis ayat 4 sebagaimana
yang dikutip Bisnis .
140
