Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 143
Judul DPRD Belum Setuju
Nama Media Riau Post
Newstrend Pengelolaan UPL-LK Pekanbaru
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis DOF
Tanggal 2021-03-03 11:30:00
Ukuran 169x60mmk
Warna Warna
AD Value Rp 27.040.000
News Value Rp 81.120.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Zulkifli Indra (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau) Sebelumnya dan hingga saat ini
Komisi V DPRD menyatakan UPT LK Pekanbaru belum bisa dikelola, diambil alih atau
diserahterimakan atau dihibahkan ke pemerintah pusat. Sepanjang itu asetnya Pemprov Riau
sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan SK Mendagri harus mendapat
persetujuan dari DPRD Riau
neutral - Zulkifli Indra (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau) Sebelumnya Komisi V DPRD Riau
sudah menyampaikan bahwa sepanjang itu asetnya Pemprov Riau harus mendapatkan
persetujuan DPRD
neutral - H Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau) Penyerahan
secara fisik UPT-LK Pekanbaru oleh Pak Gubernur kepada Kemenaker diagendakan awal Maret
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan menyerahkan pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Latihan Kerja (UPL-LK) Pekanbaru ke pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Namun, hal itu mendapat protes dari DPRD Riau. Pasalnya,
pengalihan pengelolaan milik aset Pemprov Riau tersebut tanpa persetujuan DPRD. Anggota
Komisi V DPRD Provinsi Riau, Zulkifli Indra menegaskan, tidak bisa pengalihan pengelolaan UPT-
LK Pekanbaru ke pemerintah pusat tanpa persetujuan dari DPRD.
DPRD BELUM SETUJU
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan menyerahkan pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Latihan Kerja (UPL-LK) Pekanbaru ke pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Namun, hal itu mendapat protes dari DPRD Riau. Pasalnya,
pengalihan pengelolaan milik aset Pemprov Riau tersebut tanpa persetujuan DPRD.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Zulkifli Indra menegaskan, tidak bisa pengalihan
pengelolaan UPT-LK Pekanbaru ke pemerintah pusat tanpa persetujuan dari DPRD.
142
