Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 147
UPAH BURUH BERLAKU PER JAM, BEGINI KLARIFIKASI KEMENAKER
JAKARTA - Pemerintah akhirnya melegalkan pengusaha untuk memberikan upah per jam sebagai
implementasi Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun Pejabat
Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim pemberian upah per jam itu hanya berlaku untuk
pekerja paruh waktu dengan waktu kerja tertentu.
"Jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan
perlindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam," kata Pelaksana Tugas
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Tri Retno
Isnaningsih dalam acara dialog virtual pada Selasa (2/3).
Tri menjelaskan, menurut Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, upah per jam hanya hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang
bekerja secara paruh waktu. Upah per jam bagi pekerja paruh waktu menurut ketentuan
dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Tri Retno menilai PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan merupakan solusi terhadap pemasalahan pengupahan. Materi PP Nomor 36 ada
yang sifatnya tetap (mempertahankan ketentuan lama) dan ada mengubah ketentuan lama
(menghapus atau mengatur materi baru). Sistem upah per jam akan mulai berlaku setelah
pemerintah mengeluarkan aturan turunan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
tertanggal 2 Februari 2021.
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menjelaskan mengacu Badan Pusat
Statistik (BPS) pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam
sepekan atau kurang dari tujuh jam per hari. "Upah per jam itu dibayar atas kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana dalam menyepakati tersebut tidak boleh kurang
dari formula upah per jam," kata Dinar.
Lalu, bagaimana formula upah per jam? Dinar mengatakan dalam peraturan pemerintah yakni
upah sebulan dibagi 126. Angka 126 itu, Dinar menjelaskan, merupakan rata-rata waktu kerja
pekerja paruh waktu dalam setahun yaitu 52 minggu dikalikan 29 jam per minggu dibagi 12
bulan. Formula penghitungan upah per jam dapat ditinjau kembali jika memang terjadi
perubahan signifikan dalam median jam kerja pekerja paruh waktu.
Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Ketengakerjaan gencar menyosialisasikan 4 Peraturan
Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan. Keempat PP tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Tri Retno Isnaningsih menegaskan secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU
Cipta Kerja dan keempat PP meliputi 6 poin. Pertama, penetapan upah minimum yang
proporsional dan implementatif. Kedua, struktur dan skala upah untuk upah yang berkeadilan.
Ketiga, jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodasi
kebutuhan pelindungan bagi pekerja paruh waktu melalui pengaturan upah per jam.
Keempat, upah terendah bagi usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan untuk memberikan
dukungan ketahanan perusahaan yang berada dalam kategori skala usaha tersebut dan di sisi
lain tetap memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada skala usaha mikro
dan kecil. Kelima, penegasan batas-batas kewenangan pemerintah daerah terkait bidang
pengupahan; "Dan keenam, penguatan eksistensi Dewan Pengupahan, " ujar Tri Retno.
146
