Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 144
"Sebelumnya dan hingga saat ini Komisi V DPRD menyatakan UPT LK Pekanbaru belum bisa
dikelola, diambil alih atau diserahterimakan atau dihibahkan ke pemerintah pusat. Sepanjang itu
asetnya Pemprov Riau sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan SK Mendagri
harus mendapat persetujuan dari DPRD Riau," ujarnya kepada Riau Pos, Senin (1/3).
Menurutnya, Disnakertrans Riau keliru mengatakan bahwa pengalihan pengelolaan UPT-LK
Pekanbaru (aset Pemprov) ke pusat tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.
"Sebelumnya Komisi V DPRD Riau sudah menyampaikan bahwa sepanjang itu asetnya Pemprov
Riau harus mendapatkan persetujuan DPRD," ucapnya.
la menegaskan hingga saat ini DPRD belum menyetujui pengalihan UPT-LK Pekanbaru ke
pemerintah pusat. Pasalnya, hingga saat ini belum ada studi kelayakan apakah dengan
pengalihan itu menguntungkan Riau atau tidak.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, H Jonli
mengatakan, jika tidak ada kendala, Gubernur Riau Drs H Syamsuar akan menyerahan secara
fisik UPT-LK Pekanbaru ke pemerintah pusat.
"Penyerahan secara fisik UPT-LK Pekanbaru oleh Pak Gubernur kepada Kemenaker diagendakan
awal Maret,"ujar Jonli.(dof)
143
