Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 171
Sementara dalam paparannya, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih,
menegaskan bahwa secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan
keempat PP meliputi 6 hal. Pertama, penetapan upah minimum yang proporsional dan
implementatif.
Kedua, struktur dan skala upah untuk upah yang berkeadilan. Ketiga, jenis upah berdasarkan
satuan waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pelindungan bagi pekerja
paruh waktu melalui pengaturan upah per jam.
Keempat, upah terendah bagi usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan untuk memberikan
dukungan ketahanan perusahaan yang berada dalam kategori skala usaha tersebut dan di sisi
lain tetap memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada skala usaha mikro
dan kecil.
Kelima, penegasan batas-batas kewenangan pemerintah daerah terkait bidang pengupahan;
"Dan keenam, penguatan eksistensi Dewan Pengupahan, " ujar Tri Retno.
Tri Retno menilai PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan merupakan solusi terhadap pemasalahan pengupahan.
Materi muatan PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut ada yang sifatnya tetap (yaitu
mempertahankan ketentuan lama atau yang dimaksudkan sebagai penegasan) dan ada juga
mengubah ketentuan lama (yaitu menghapus maupun mengatur materi yang baru).
170
