Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) klaster ketenagakerjaan
kepada seluruh stakeholders ketenagakerjaan.
Sosialisasi ini sebagai bentuk dari upaya pemerintah dan Kemnaker guna mewujudkan
pemahaman yang sama di antara stakeholders terhadap substansi seluruh aturan. Sehingga
dapat meningkatkan implementasi keempat PP.

Keempat PP tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

"Sosialisasi ini tidak berhenti di sini saja, kami akan terus berkomintmen untuk menyosialisasikan
semua ketentuan peraturan perundangan pelaksana dari UU Ciptaker . Semoga dapat
memberikan informasi dan pemahaman yang baik, " kata Haiyani saat menjadi keynote speaker
"Bincang Informatif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan" di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Haiyani menyampaikan harapan kepada pengusaha, pekerja atau buruh, maupun pengawas
ketenagakerjaan terhadap perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan.
Kepada pengusaha, Haiyani meminta agar dapat mematuhi semua ketentuan yang sudah
ditetapkan. Para pengusaha diharapkan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan
kegiatan berusaha secara bijak dan proposional, dengan tetap mengedepankan itikad baik,
musyawarah dan mufakat, serta memiliki rasa kemitraan kepada pekerja, "Pengusaha
menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara
bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta turut
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi
para pekerjanya," ujarnya.

Sementara kepada pekerja atau buruh, Haiyani berharap agar bekerja penuh semangat dan
tanggungjawab, meningkatkan kompetensi diri, jeli melihat peluang pengembangan karir dan
penghasilan, selalu menjadi patner musyawarah yang produktif, dan menjadi bagian penting
dalam setiap peran, jabatan, atau tugas.

"Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan dalam pengembangan usaha yang akan
berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan pekerja dan keluarga," ujarnya.

Kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Haiyani mengatakan bahwa peran Pengawas
Ketenagakerjaan sangat penting.

Tidak hanya memastikan penerapan dan penegakan hukum, namun Pengawas Ketenagakerjaan
juga perlu melakukan pembinaan, advokasi, dan mendorong pihak pengusaha dan pekerja serta
stakeholder terkait untuk mengimplementasikan aturan.

Menurutnya, Pengawas Ketenagakerjaan bersama pengusaha dan pekerja harus melakukan
penyesuaian dan pemenuhan semua ketentuan, mencari inovasi-inovasi untuk menciptakan
kondisi tempat kerja yang harmonis, saling pengertian dan produktif, sehingga kondisi
ketenagakerjaan tidak menghambat namun mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

"Kita semua berharap perubahan kebijakan pengupahan ini dapat memberikan dampak yang
positif bagi tenaga kerja. pekerja/buruh dan juga dunia usaha. Selain itu, diharapkan bahwa
kebijakan pengupahan yang baru ini dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi dampak
pandemi Covid-19, " ujar Haiyani.

169