Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 169
Judul Kemnaker Terus Sosialisasikan 4 Aturan Pelaksana UU Ciptaker
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/03/03/081014/kemnaker-terus-
sosialisasikan-4-aturan-pelaksana-uu-ciptaker
Jurnalis Fitri Asta Pramesti
Tanggal 2021-03-03 08:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Bincang Informatif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus
dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi para pekerjanya
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan dalam
pengembangan usaha yang akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan
pekerja dan keluarga
Ringkasan
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, melakukan
sosialisasi terkait empat aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) klaster ketenagakerjaan
kepada seluruh stakeholders ketenagakerjaan. Sosialisasi ini sebagai bentuk dari upaya
pemerintah dan Kemnaker guna mewujudkan pemahaman yang sama di antara stakeholders
terhadap substansi seluruh aturan. Sehingga dapat meningkatkan implementasi keempat PP.
KEMNAKER TERUS SOSIALISASIKAN 4 ATURAN PELAKSANA UU CIPTAKER
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, melakukan
sosialisasi terkait empat aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan
168
