Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

1. Cuti Tetap Dibayar Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menegaskan
pekerja atau buruh yang melakukan cuti tetap dibayar.

"Tidak masuk kerja karena berhalangan seperti pekerja sakit, pekerja mengkhitankan anak,
artinya semua tetap dibayar meski tidak masuk kerja. Termasuk cuti karena istirahat, tidak
melakukan pekerjaan karena sakit, pekerja perempuan haid selama itu sakit sehingga dia tidak
masuk kerja itu tetap dibayar," kata Dinar dalam Talk Show tentang Pengupahan secara virtual,
Selasa (2/3/2021).

Dinar menjelaskan di UU Cipta Kerja sebelumnya memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun
dalam pelaksanaan aturan tersebut, telah dikeluarkan PP yang isinya lengkap mengatur tentang
hak cuti yang tetap dibayar.

2. Pekerja Paruh Waktu Digaji Per Jam UU Cipta Kerja menerapkan pemberian upah berbasis per
jam. Kriteria bagi pekerja yang akan mendapat upah dengan skema itu yakni pekerja paruh
waktu yang kurang dari 30 jam selama satu minggu, atau kurang dari 7 jam dalam satu hari.

Sedangkan yang di atas waktu itu tetap diberlakukan upah formal atau bulanan. Besaran upah
per jam ditentukan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan hitungan
formula tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan yakni upah per jam sama dengan upah
sebulan yang kemudian dibagi 126.

"126 ini adalah upah seminggu 29 jam dikali dalam satu tahun ada 52 minggu. Artinya
menghitungnya 52 minggu dalam satu tahun dikali satu minggu 29 jam, hasilnya dibagi 12 bulan
maka ketemu lah 126. Ini kenapa dikalikan 29 jam dalam seminggu, karena tadi sudah
sampaikan di data BPS paruh waktu itu di bawah 35 jam artinya rata-rata se-Indonesia bisa 24-
30 jam itu median tertinggi," imbuhnya.

3. Pengusaha Tak Bayar Upah Bisa Didenda Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Koordinator
Pengawasan Norma Kebebasan Berserikat, Tanti mengatakan pengusaha yang tidak membayar
upah kepada pekerja bisa diberikan sanksi denda hingga pidana.

"Jadi kalau pengusaha terlambat membayar (upah) ada sanksi administratif, ada sanksi pidana
malahan (jika) pengusaha terlambat membayar upah," tuturnya dalam kesempatan yang sama.
Pengusaha akan terbebas dari jeratan pidana jika mereka sudah membayar upah meskipun telat.
Namun pekerja juga berhak meminta denda keterlambatan upah kepada pengusaha jika sudah
sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) di UU Cipta Kerja .

165