Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang
masih dalam percobaan atau penjajakan. Sedangkan PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya
suatu pekerjaan digunakan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara
sifatnya.

Sesuai Pasal 8 PP 35/2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5
tahun. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum
selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh, tetapi keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya
tidak dapat lebih dari 5 tahun. Penting untuk diperhatikan, PP tersebut sama sekali tidak
menyebutkan PKWT dapat diperbaharui. Sehingga, PP 35/2021 hanya mengenal 2 istilah saja,
yaitu dibuat dan diperpanjang.

Sementara dalam UU Ketanagakerjaan, PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan
hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau diperbaharui 1
kali dan paling lama 2 tahun. Dengan demikian, total PKWT dan perpanjangannya adalah paling
lama 3 tahun. Jika PKWT diperbaharui, masa PKWT dan pembaharuannya adalah 4 tahun.
Lebih lanjut, telah ditekankan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP
100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(Kepmenakertrans 100/2004) bahwa untuk pekerjaan yang bersifat musiman dan berhubungan
dengan produk baru, PKWT tidak dapat dilakukan pembaharuan. Artinya, untuk pekerjaan jenis
tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja PKWT dengan jangka waktu lebih
dari 3 tahun. Jika dilakukan penyimpangan, PKWT berubah menjadi PKWTT. Namun, hal ini tidak
berlaku lagi seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 yang mana tidak ada
larangan tegas yang mencantumkan hal tersebut.

Kembali kepada PP 35/2021, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan
atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang memuat jenis dan
tempat lokasi pekerjaan, serta lamanya waktu penyelesaian pekerjaan. Jika pekerjaan tertentu
yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang
disepakati, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Namun jika
pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati, jangka
waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai selesainya pekerjaan.

PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila disyaratkan masa
percobaan kerja, hal tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Ketentuan ini
diatur sama sebelumnya di dalam Pasal 58 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan.

Lalu, apa saja yang harus tercantum di dalam suatu PKWT? Isi dari suatu PKWT telah diperjelas
di dalam Pasal 13 PP 35/2021, yaitu sedikitnya memuat: a.Nama, alamat perusahaan, dan jenis
usaha b.Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh c.Jabatan atau jenis pekerjaan
d.Tempat pekerjaan e.Besaran dan cara pembayaran upah f.Hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau syarat kerja
yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama g.Mulai dan jangka
waktu berlakunya PKWT h.Tempat dan tanggal PKWT dibuat i.Tanda tangan para pihak dalam
PKWT.

PKWT harus dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan paling lambat 3 hari kerja sejak penandatanganan
PKWT secara daring. Jika secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan secara
tertulis di dinas penyelenggara ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 7 hari sejak
penandatanganan PKWT.

160