Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 162
Kemudian, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi saat berakhirnya PKWT kepada
pekerja/buruh. Uang kompensasi tersebut diberikan kepada pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Apabila salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT,
pengusaha harus memberikan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan jangka waktu yang
telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.
Ketentuan mengenai alih daya pada Pasal 64, 65, 66 UU Ketenagakerjaan telah dihapus dan
diubah di dalam UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, ketentuan mengenai alih daya diatur di dalam
PP 35/2021.
Disebutkan di dalam Pasal 18 PP 35/2021, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan
pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT secara tertulis.
Pelindungan pekerja/buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung
jawab perusahaan alih daya serta diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Jika perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT maka perjanjian
kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja/buruh apabila
terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh. Bila hal tersebut
tidak didapatkan, perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja/buruh.
Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha.
Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Lembaga Online Single Submission.
Jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 tidak
menentukan jenis atau batasan mengenai pekerjaan apa saja yang dapat dialih dayakan. Lalu,
tidak dapat pula ditemukan ketentuan mengenai kondisi seperti apa yang dapat merubah
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan alih daya menjadi pekerja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan.
Untuk para pengusaha, memahami dan mengikuti perkembangan peraturan terkait
ketenagakerjaan adalah sebuah keharusan karena menyangkut hak dan kewajiban dari para
pekerja. Pastikan selalu tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan hukum saat membuat
perjanjian kerja. Sobat KH ingin membuat PKWT yang sesuai dengan aturan terkini? Atau ingin
? Kontrak Hukum siap menolong! Kami memberikan layanan terpercaya, termudah, dan
terjangkau. Jumpai kami di Instagram (@kontrakhukum) atau kontak 0821-2555-5332.
161
