Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Judul Kemenaker Sebut Upah per Jam Hanya untuk Pekerja Paruh Waktu
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302205604-92-
612917/kemenaker-sebut-upah-per-jam-hanya-untuk-pekerja-paruh-
waktu
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-03 08:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Pekerja dibayar upah per
jam atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana kesepakatannya
tidak boleh kurang dari formula upah per jam

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Ini kenapa dikalikan 29,
karena data BPS kerja paruh waktu bisa 24 jam, 26 jam, 29 jam, sehingga kami gunakan 29 jam
berdasarkan data statistiknya

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Misalnya lima tahun ke depan
bu menteri bisa lakukan peninjauan lagi

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan skema pembayaran upah per jam hanya boleh
dilakukan kepada karyawan yang bekerja paruh waktu. Aturan mengenai upah per jam ini
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Direktur
Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan pekerja paruh waktu adalah mereka
yang yang bekerja kurang dari 35 jam selama satu pekan atau kurang dari 7 jam dalam satu
hari. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

KEMENAKER SEBUT UPAH PER JAM HANYA UNTUK PEKERJA PARUH WAKTU

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan skema pembayaran upah per
jam hanya boleh dilakukan kepada karyawan yang bekerja paruh waktu. Artinya, sistem itu tak
berlaku bagi karyawan yang bekerja penuh waktu.

Aturan mengenai upah per jam ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

162