Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 278

Selain  mengikuti  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  11/HK04/X/2020  tentang
              Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, jumlah perusahaan yang
              melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar cukup banyak.

              Meski  perekonomian  Jabar  relatif  membaik,  Ridwan  Kamil  yang  biasa  disapa  Kang  Emil
              mengakui, jumlah perusahaan yang terdampak Covid-19 sangat banyak atau menyentuh angka
              2.000. Sekitar 500 perusahaan bahkan melakukan PHK kepada pekerjanya.

              "Sektor manufaktur itu terbesar di Jawa Barat. Dari 100 persen industri manufaktur di Indonesia,
              60 persennya berada di Jawa Barat. Manufaktur dan jasa sangat terdampak Covid-19, maka itu
              jumlah  PHK-nya  paling  banyak,"  jelas  Kang  Emil  usai  rapat  koordinasi  Komite  Kebijakan
              Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Daerah  Jabar,  di  Mapolda  Jawa  Barat,  Senin
              (2/11/2020).

              Hal itu menjadi alasan bagi pihaknya untuk tak menaikkan UMP 2021, meski sejumlah provinsi
              telah  melakukan  hal  tersebut.  Pihaknya,  diutarakan  Kang  Emil,  tak  ingin  kenaikan  UMP
              membebani perusahaan yang berujung dengan PHK dan merugikan para pekerja.

              "Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang jumlah industrinya sedikit. Karena Jawa Barat
              dan  Banten  yang  paling  sangat  mengalami  dampak  dari  Covid-19  ini.  Kalau  dinaikkan,  kami
              khawatirkan ada PHK lagi, yang merugikan pekerja," kata ia.
              Kang Emil juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
              Jabar  mengajak  seluruh  pihak,  utamanya  buruh  atau  pekerja,  untuk  mendukung  pemulihan
              ekonomi di Tatar Pasundan. Dia tak menyangkal, keputusan yang diambil belum tentu diterima
              oleh seluruh pihak, namun ini untuk mencegah segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

              "Mari dukung pemulihan ekonomi, supaya kita bisa mengonpensasi di tahun depan saat ekonomi
              sudah pulih dengan kenaikan (UMP). Tidak ada keputusan yang bisa diterima semua pihak, tapi
              tidak  ada  niat  pemerintah  untuk  menyengsarakan  rakyatnya.  Ini  semata  untuk  mencegah
              kemudaratan, karena jumlah perusahaan yang melakukan PHK sudah lebih dari 500," kata Emil.




































                                                           277
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283