Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 280
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021
sama dengan UMP tahun sebelumnya
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil , telah menandatangani Keputusan Gubernur Jabar
Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
dan telah diumumkan pada Sabtu 31 Oktober 2020 kemarin.
Dalam SK tersebut UMP Jabar 2021 tidak berubah nilainya, yaitu sama dengan UMP 2020.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.
SAH! UMP JAWA BARAT 2021 TIDAK NAIK, RIDWAN KAMIL: JANGAN BANDINGKAN
DENGAN PROVINSI LAIN YANG NAIK
- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil , telah menandatangani Keputusan Gubernur Jabar
Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
dan telah diumumkan pada Sabtu 31 Oktober 2020 kemarin.
Dalam SK tersebut UMP Jabar 2021 tidak berubah nilainya, yaitu sama dengan UMP 2020.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.
Dengan fakta tersebut, Ridwan meminta masyarakat memaklumi kondisi ekonomi saat ini dan
meminta masyarakat untuk tidak membanding-bandingkan dengan UMP lain.
"UMP 2020 Itu kan sesuai dengan apa surat edaran (Menteri Tenaga Kerja), kenapa (kita
mengacu SE Menteri) karena 60 persen industri di Indonesia ada di Jawa Barat , dan saat Covid
yang paling terdampak itu adalah manufaktur.
Jadi bayangin ya, 60 persen industri dari semua industri di Indonesia ada di Jabar,"kata Ridwan
di Gedung, Senin 2 November 2020.
Berdasarkan hasil kajian dan kesepakatannya, lanjut Ridwan, kalau terjadi kenaikan UMP
manufaktur yang sudah terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK.
"Kan kasianlah justru, lebih terpuruk lagi. Makanya saya mohon dipermaklumkan, dan tidak bisa
diperbandingkan (dengan provinsi lain) karena tadi, di Jateng begitu (naik), di DKI (naik, tapi)
ada syarat kan, (Jabar UMPnya tetap) karena kami (tempat) industrinya (Indonesia) mayoritas
ada di Jabar," ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi
dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu 31 Oktober 2020 mengatakan,
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November.
279
