Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 279
Judul Sah! UMP Jawa Barat 2021 Tidak Naik, Ridwan Kamil: Jangan
Bandingkan dengan Provinsi Lain yang Naik
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01900913/sah-ump-
jawa-barat-2021-tidak-naik-ridwan-kamil-jangan-bandingkan-dengan-
provinsi-lain-yang-naik
Jurnalis Novianti Nurulliah
Tanggal 2020-11-02 18:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) UMP 2020 Itu kan sesuai dengan apa surat edaran
(Menteri Tenaga Kerja), kenapa (kita mengacu SE Menteri) karena 60 persen industri di
Indonesia ada di Jawa Barat, dan saat Covid yang paling terdampak itu adalah manufaktur. Jadi
bayangin ya, 60 persen industri dari semua industri di Indonesia ada di Jabar
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kan kasianlah justru, lebih terpuruk lagi.
Makanya saya mohon dipermaklumkan, dan tidak bisa diperbandingkan (dengan provinsi lain)
karena tadi, di Jateng begitu (naik), di DKI (naik, tapi) ada syarat kan, (Jabar UMPnya tetap)
karena kami (tempat) industrinya (Indonesia) mayoritas ada di Jabar
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kewajiban itu harus dilaksanakan
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun
278
