Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan
pendidikan bagi anak pekerja/buruh

Ringkasan

Pemprov DKI telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27 persen untuk
perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengatakan kebijakan bersyarat itu untuk rasa adil.
"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetris, di mana UMP 2021 ditetapkan Rp
4.416.186. Ini adalah UMP 2021. Adapun pengusaha perusahaan atau pemberi kerja yang
terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID, bisa menerapkan UMP yang sama dengan
2020," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

ANIES JELASKAN KENAIKAN UMP 2021 BERSYARAT: JAKARTA INGIN ADIL

Pemprov DKI telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27 persen untuk
perusahaan yang tidak terdampak COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengatakan kebijakan bersyarat itu untuk rasa adil.
"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetris, di mana UMP 2021 ditetapkan Rp
4.416.186. Ini adalah UMP 2021. Adapun pengusaha perusahaan atau pemberi kerja yang
terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID, bisa menerapkan UMP yang sama dengan
2020," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan alasan kebijakan asimetris
tersebut dibuat karena dampak pandemi terhadap perusahaan berbeda-beda. Menurutnya,
selama pandemi ini ada perusahan yang mengalami kontraksi, tapi ada juga yang mengalami
kenaikkan pendapatan.

"Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang amat besar pada kegiatan
dunia usaha. Dunia usaha di Jakarta merasakan konstraksi yang cukup signifikan, apalagi dengan
berkurangnya mobilitas penduduk ke Jakarta, di mana Jakarta ini adalah kota service, businness
service, pelayanan, maka banyak sektor-sektor yang mengalami pengurangan atau kontraksi
yang sangat signifikan," kata Anies.

"Di sisi lain pandemi ini juga membuat beberapa sektor justru tumbuh lebih pesat, lebih cepat.
Jadi efek dari pandemi ini tidak seragam, ada yang mengalami penurunan jumlahnya amat besar,
tapi ada juga yang stabil, bahkan berkembang lebih cepat. Contohnya kita semua pake masker
semua, ini produsen masker tumbuh besar bahkan produksinya meningkat. Tapi kalau jasa hotel
mendadak penghuninya sangat turun," sambungnya.

Oleh karenanya, kata Anies, kebijakan asimetris UMP 2021 dibuat untuk memberi keadilan bagi
semua pihak. Menurutnya, apabila ada perusahaan yang tumbuh, maka dampaknya harus
dirasakan oleh masyarakat.

"Intinya adalah, Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikan, maka usaha-usaha yang tumbuh
berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh, karena pekerjanya di
sana merasakan pertumbuhan. di sisi lain, kalau UMP dinaikkan untuk semua, maka usaha yang
kemarin sudah jatuh akibat pandemi, dengan dinaikan UMP akan terpuruk lagi. Jadi, kondisi ini
kalau dalam diskusi ekonomi itu ada kurva huruf K. Artinya ada yang trennya naik, ada juga yang
turun, bentuk seperti huruf K," kata Anies.

456