Page 459 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 459
Judul Lima Gubernur Tak 'Tunduk' pada Menaker Soal Upah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/216828/34/lima-gubernur-tak-
tunduk-pada-menaker-soal-upah-1604297476
Jurnalis Suparjo Ramalan
Tanggal 2020-11-02 13:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Informasi kemarin yang saya terima sudah ada 15 provinsi
yang menetapkan UMP-nya atau gubernur yang menetapkan UMP sesuai dengan Surat Edaran.
Sementara, lima provinsi adalah gubernur-nya yang menetapkan lain dari isi yang disampaikan
dari SE. Lebih tinggilah UMP 2020
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Belum semua dikarenakan hari libur. Mungkin
hari ini baru mengirim, biasanya itu, menyampaikan informasi ke Menaker. Kalau SK secara
umum tentu sudah ada catatannya di daerah dan menyampaikan kepada menteri, biasanya
begitu. Kadang-kadang satu atau dua hari baru sampai
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya menyampaikan jangan mengatakan
setuju dan tidak setuju, menolak atau tidak menolak kewenangan untuk menetapkan UMP adalah
gubernur. Pemerintah pusat hanya menetapkan kebijakan nasionalnya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
2021. Sementara 15 Provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan imbauan SE tersebut.
( Dari lima provinsi yang menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan imbauan isi
SE Menaker tiga di antaranya adalah DKI Jakarta , Jawa Tengah (Jateng), dan DI Yogyakarta.
Dua provinsi lagi belum diungkap oleh Kemenaker.
LIMA GUBERNUR TAK 'TUNDUK' PADA MENAKER SOAL UPAH
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP)
2021. Sementara 15 Provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan imbauan SE tersebut.
458
