Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

( Dari lima provinsi yang menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan imbauan isi
SE Menaker tiga di antaranya adalah DKI Jakarta , Jawa Tengah (Jateng), dan DI Yogyakarta.
Dua provinsi lagi belum diungkap oleh Kemenaker.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker
Haiyani Rumondang mengatakan, ke-15 provinsi tersebut telah melakukan pleno atau sidang
Dewan Pengupahan dan memutuskan UMP 2021 tetap sama dengan tahun ini.

"Informasi kemarin yang saya terima sudah ada 15 provinsi yang menetapkan UMP-nya atau
gubernur yang menetapkan UMP sesuai dengan Surat Edaran. Sementara, lima provinsi adalah
gubernur-nya yang menetapkan lain dari isi yang disampaikan dari SE. Lebih tinggilah UMP
2020," ujar Haiyani saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Meski tercatat 15 Provinsi yang tidak menaikan UMP 2021, Kemnaker mengakui bahwa Surat
Keputusan (SK) dari penetapan tersebut belum diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah hingga 2 November 2020 hari ini.
"Belum semua dikarenakan hari libur. Mungkin hari ini baru mengirim, biasanya itu,
menyampaikan informasi ke Menaker. Kalau SK secara umum tentu sudah ada catatannya di
daerah dan menyampaikan kepada menteri, biasanya begitu. Kadang-kadang satu atau dua hari
baru sampai," kata dia.
Sementara lima provinsi yang mengambil arah berbeda dari iimbauan Menteri Ketenagakerjaan,
kata Haiyani, jangan dipandang bahwa kepala daerah atau gubernur menolak SE Ida Fauziyah.

Dia menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan hanya memberikan panduan sebagai acuan
secara nasional. Perihal keputusan penetapan kenaikan atau tidak terhadap UMP, dikembalikan
kepada masing-masing gubernur.

"Saya menyampaikan jangan mengatakan setuju dan tidak setuju, menolak atau tidak menolak
kewenangan untuk menetapkan UMP adalah gubernur. Pemerintah pusat hanya menetapkan
kebijakan nasionalnya," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kemenaker per 27 Oktober 2020, pukul 16.35 WIB, terdapat 18
yang sudah menetapkan tidak ada kenaikan UMP berdasarkan SE tersebut. Data itu disampaikan
langsung oleh Ida Fauziyah.

Ke-18 provinsi tersebut adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan
Papua. ( (uka).

459