Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 458
Anies mengatakan kebijakan ini sejalan dengan semangat SE Menteri Ketenagakerjaan. Simak
di halaman selanjutnya.
Sebelumnya Anies mengatakan keputusan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan
penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang
terdampak dengan pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 memang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja / buruh, termasuk dalam membayar upah. Oleh
karena itu, Pemprov DKI memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja /
buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan
UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat
terus tumbuh positif pada masa pandemi ini. Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan
dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI
Jakarta," ujar Anies.
Dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27
% (tiga koma dua puluh tujuh persen), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta
Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. Sementara, bagi perusahaan yang terdampak COVID-
19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan
permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berupaya
untuk membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam
rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah
program Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta merupakan program kebijakan Pemprov
DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban
biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh," jelas Anies.
457
