Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

"Jangan sampai ada yang goreng kalau Indonesia malah menyebarkan virus ke negara lain. Itu
harus benar-benar diantisipasi," katanya kapada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menjelaskan, sejak resmi diumumkan ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia awal
Maret lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 18 Maret 2020 mengeluarkan
Keputusan Menteri Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan
Pekerja Migran Indonesia. Tetapi pada 29 Juli 2020. Kemenaker membuka kembali penempatan
dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020.

"Penempatan itu fokus di 12 negara. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap kabar tentang 59
negara yang tutup pintu bagi WNI," katanya.

Menurutnya, negara tidak bisa melarang warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Negara
harus memfasilitasi untuk menjaga agar mereka tidak berangkat melalui jalur tidak resmi.

Oleh karena itu, BP2MI juga menyiapkan skema penempatan, mulai mengirim tenaga-tenaga
kerja yang terampil dan profesional.

"Kami menyiapkan pelati-han-pelatihan, penguatan keterampilan dan mereka harus paham
tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan negara setempat, penguasaan bahasa serta kultur
dan budaya megara di mana mereka bekerja," ucapnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Namun, saat ini
masih terkendala dengan permasalahan data yang tidak sinkron antarpemangku
kepentingan.Berdasarkan data BP2MI ada 3,7 juta PMI. Namun, ini berbeda dengan data di
Kemenaker dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Data Kemenaker menunjukkan ada 5 juta PMI sedangkan pihak Kemenlu mencatat ada 4,5 juta
PMI. Sedangkan data Bank Dunia menunjukkan ada 9 juta PMI.
"Kita negara besar, punya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang ditempatkan
pada posisi strategis di lembaga negara ini. Kita punya anggaran yang cukup, tapi untuk
menghasilkan sebuah single data kita tidak memiliki itu," kata Benny.

Perbedaan data ini menyebabkan pemerintah sulit untuk melacak keberadaan PMI yang sedang
bertugas, sehingga banyak PMI berada di luar kontrol perlindungan negara. Hal ini harus
dicarikan solusinya.

"Meski ada PMI yang tidak terdata, ketika mendapatkan masalah, negara tetap mengam-bilalih
tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan, advokasi pendampingan hukum, pembelaan,
bahkan pemulangan ke Tanah Air.

Menurutnya, negara tidak bisa hanya memfokuskan diri sebagai pemadam kebakaran. Harus ada
terobosan atau ke-bijakan-kebijakan progresif, revolusioner, yang dilakukan oleh negara. Untuk
mengurangi sindikat pengiriman PMI secara ilegal, maka harus ada pencegahan sejak awal
sebagai bentuk perlindungan awal.

Pihaknya telah membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan sindikat pengiriman PMI.
BP2MI juga mendorong untuk pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan yang
rentan dengan eksploitasi. Kesejahteraan PMI diperhatikan dengan pemenuhan kebutuhan
pembiayaan, agar terhindar dari praktik pengiriman PMI illegal.

39