Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 38
"Di tahap ketiga ini ada 3,5 juta pekerja yang menerima. Kami sudah menyerahkan 9 juta data
ke Kemenaker," kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan
(BP Jamsostek), Irvansyah Utoh Banja, kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.
Subsidi tersebut menyasar 15,7 juta pekerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek. Dari
jumlah itu, BP Jamsostek mendapati sebanyak 1,77 juta data nomor rekening milik calon
penerima BSU yang tidak valid.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno menuturkan pencairan subsidi upah
tahap ketiga membutuhkan waktu lebih lama karena pemerintah harus melakukan pemeriksaan
data penerima bantuan subsidi yang jumlahnya lebih besar daripada tahap I maupun tahap II.
Pada tahap I sebanyak 2.479.261 orang atau 99,17% dari total penerima tahap I sudah
menerima transfer BSU. Lalu pada penyaluran tahap II mencapai 2.768.965 orang atau 92,30%
dari total penerima di tahap tersebut sebanyak 3 juta pekerja.
"Sesuai petunjuk teknis, kami memerlukan 4 hari kerja secara maksimal untuk melakukan check
list semua data pekerja yang diserahkan BPJS Ketenaga kerjaan pada Selasa (8/9)," ujar Soes
dalam keterangannya, kemarin.
Setelah melakukan check list, data tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN). Kemudian, KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap tersebut kepada
bank penyalur.
Bank-bank yang ditunjuk kemudian menyalurkan subsidi gaji Rp600.000 per bulan selama empat
bulan ke rekening penerima.
Soes menegaskan Kemenaker terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti KPPN, BP
Jamsostek, dan bank penyalur untuk memperlancar serta mempercepat pencairan subsidi gaji
tersebut.
Sementara itu, penyaluran BSU untuk pekerja di Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu
verifikasi.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa menikmati insentif BSU," jelas Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo.
Menurut Erny, pekerja yang masuk di program tersebut akan menerima Rp600.000 per bulan
pada September-Desember 2020.
"Kalau data untuk pekerja masih diverifikasi sampai akhir minggu ini dengan jumlah 77.233
orang. Namun, tidak termasuk pejabat, ASN, anggota DPRD, TNI/Polri yang berkisar pada 50
ribu peserta. Pencairan dilakukan dalam dua tahap," tandas Erny. (Ins/Ant/X-3).
37
