Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Berdasar pengalaman sebelumnya, libur panjang seringkah diikuti dengan peningkatan
penambahan angka positif Covid-19, termasuk libur Idulfitri terakhir. "Pemerintah memutuskan
untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ujar
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis di Kantor Ke-mehko PMK, Jumat
(18/6/2021).

Perubahan dimaksud yakni hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa, 10
Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021; hari libur Maulid Nabi Besar Muhammad
SAW yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 22 Oktober 2021; dan
pemerintah meniadakan libur cuti bersama Natal 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo
menegaskan bahwa ASN saat ini tidak dapat mengambil cuti yang berdekatan dengan hari libur
nasional. Bahkan, seusai penandatanganan SKB tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti
bersama tahun 2021, Tjahjo menegaskan pemerintah meniadakan cuti ASN.

"ASN itu sesuai ketentuan memiliki hak cuti. Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan dalam
konteks pandemi ini, cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Pengertian ditiadakan jangan
sampai Sabtu libur, Minggu libur, dan hari besarnya Selasa lalu semua ASN meminta cuti pada
hari Senin," ungkapnya.

Maksud lain dari pernyataan tersebut, Tjahjo menginginkan ASN tidak memanfaatkan hari
terjepit untuk mengambil cuti agar mereka libur lebih lama.

Jadi, ASN dapat memilih cuti di hari lain. Bahkan, kini Tjahjo mengatakan, istilah cuti bersama
itu tidak ada, semua ASN harus konsentrasi untuk kesehatan masyarakat seperti yang
disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Adapun Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan yang
telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu dengan menerbitkan surat edaran (SE) untuk
perusahaan. SE tersebut akan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur,
bupati, dan wali kota.

Dia pun menegaskan, keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan
meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19. "Kami
sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif
Covid-19," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai, SKB tiga
menteri tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi mobilitas warga pada hari-hari libur
dimaksud yang dikhawatirkan memperparah penyebaran Covid-19. Karena itu, dia merespons
positif keputusan tersebut.

"SKB tiga menteri itu merupakan ikhtiar yang strategis untuk pengendalian penyebaran Covid-
19 melalui mobilitas dan interaksi sesama warga pada hari-hari libur," ujarnya saat dihubungi
kemarin.

Kendati demikian, dia meminta agar kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan-
kebijakan lain agar tidak mubazir.
Di antaranya, pertama, pemerintah perlu melarang pembukaan tempat-tempat wisata pada hari
libur nasional.

21