Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 23
"Melonjaknya angka Covid-19 saat ini, menurut saya, akibat dari kebijakan pemerintah yang
mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur Lebaran kemarin. Di banyak tempat wisata
terjadi over capacity, mobilitas, dan interaksi masyarakat tidak terkendali," jelasnya.
Kedua, pemerintah harus mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi 181 juta penduduk
Indonesia. Sampai hari ini angka rata-rata orang yang divaksin masih di bawah 1 juta tiap hari.
Pemerintah, menurut dia, harus berusaha keras agar angka orang tervaksin bisa mencapai 2 juta
orang tiap hari sehingga target 181 juta orang tervaksin akan bisa dicapai dalam setengah tahun
ke depan.
Ini sangat penting agar kekebalan komunal dapat segera terwujud. "Tanpa kebijakan-kebijakan
strategis seperti itu.maka menurut saya, SKB tiga menteri tidak akan memiliki arti penting dalam
pehgendalian Covid1-9," tandas politikus yang juga Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan
DPP PKB.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan,
keputusan pemerintah sangat tepat untuk menghindari ada libur panjang yang terkadang
sengaja diciptakan oleh para ASN saat hari terjepit.
Pilihan ini diambil saat pandemi yang semakin lama mengkhawatirkan. Seperti saat ini di mana
lonjakan kasus meningkat bukan akibat dari libur hari Lebaran, namun hari libur setelahnya yang
membuat masyarakat menggunakan untuk bepergian.
"Dibutuhkan aturan yang dibuat langsung oleh menteri khususnya bagi para ASN dan masyarakat
mengetahui tidak ada cuti bersama untuk hari libur nasional tahun ini," ungkapnya. Yogi juga
menyoroti, tidak ada libur panjang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para ASN.
Meskipun di tengah pandemi, ASN diharapkan cepat beradaptasi dalam sistem bekerja yang baru
yakni digital dan lebih menyesuaikan dengan pekerjaan yang kini dapat dilakukan secara online.
Misalnya, jika dulu ada anggaran lebih untuk tugas ke luar kota untuk acara atau seminar, kini
karena tidak ada kegiatan seperti itu anggaran untuk itu tidak perlu diadakan lagi.
Menurut dia, hal teknis se perti itu yang belum banyak dilakukan perubahan karena belum
terbiasa. Karena itu, sudah seharusnya ASN mulai beradaptasi, bukan hanya pindah dari manual
menjadi digital, namun juga soal anggaran. Jika dulu ada honor dari surat perintah perjalanan,
sekarang harus berubah karena lebih efisien.
Selain itu, dia juga menekan perlunya ASN yang berada di lingkungan kesehatan harus
mendapatkan tunjangan risiko.
''Selama ini belum ada tunjangan tersebut karena mereka kerja dengan waktu periuh dan di
bawah risiko besar terpapar Covid-19.
Bukan hanya tunjangan kerja, tapi juga tunjangan risiko untuk tenaga medis yang bekerja di
instansi kesehatan milik pemerintah," ungkapnya.
Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah menyambut baik
kebijakan pemerintah untuk meniadakan cuti bagi ASN di waktu dekat hari libur nasional. Dia
menyebut, jika sudah menjadi kebijakan dari tiga menteri, nanti dipastikan para kepala dinas
tidak akan, mengizinkan cuti yang diajukan stafnya di dekat hari-hari liburnasional.
"Jika sudah tidak diizinkan masih tidak masuk saat hari terjepit, sangsi sudah menunggu. Kami
memiliki kedisiplinan pegawai, ada disiplin ringan, sedang, dan berat," jelasnya.
22
