Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Judul JALAN TERJAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Nama Media Majalah Tempo
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL Pg28&29
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-21 06:48:00
Ukuran 278x393mmk
Warna Warna
AD Value Rp 131.250.000

News Value Rp 393.750.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung disahkan. Relasi
kultural yang melanggengkan hubungan tidak seimbang harus dihapuskan. RANCANGAN
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semestinya segera disahkan untuk
melindungi para pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan ketidakadilan. Rancangan peraturan
ini sudah dibahas sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004, tapi baru masuk
Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

JALAN TERJAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung disahkan. Relasi
kultural yang melanggengkan hubungan tidak seimbang harus dihapuskan.

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semestinya segera disahkan
untuk melindungi para pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan ketidakadilan. Rancangan
peraturan ini sudah dibahas sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004, tapi baru
masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

Pekerja rumah tangga rentan dieksploitasi karena relasi kerjanya yang tertutup. Mereka bekerja
dalam lingkungan di mana kebebasan tidak memadai. Mayoritas pekerja rumah tangga bekerja
dengan jam kerja panjang, tidak mendapatkan libur mingguan, memperoleh upah jauh di bawah
upah minimum, dan tidak diikutkan dalam program jaminan kesehatan.

Rancangan peraturan ini sebenarnya sudah disetujui menjadi usulan Badan Legislasi dalam rapat
1 Juli 2020. Tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang ini disahkan
menjadi undang-undang, tapi tidak diagendakan dalam Badan Musyawarah sehingga batal
disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Masuk Prolegnas Prioritas 2021, pembahasannya tidak lantas menjadi mulus. Pembahasannya
terganjal sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, yang sejak
semula menolak rancangan peraturan ini. Masih ada sesat pikir di antara anggota Dewan yang
menganggap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
Mereka menganggap relasi antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja adalah informal

25