Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 24
Dia menuturkan, saat ini ASN harus didorong untuk menjadi agen pencegahan Covid-19 proaktif
bersama pemerintah. Karena itu, ASN harus memberikan contoh dari pencegahan Covid-19
dimulai dariliburpanjangsaathari libur nasional.
"Penegakan disiplin ASN menjadi contoh bagi masyarakat. Saat libur Idulfitri juga kami
memonitor semua bagus karena tidak ada penjatuhan sangsi, relatif ditaati di semua instansi
dan daerah," sambungnya.
Menurutnya, sebagai aparat negara, ASN di dalam tata kelolaan pemerintahan itu harus fleksibel
dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya.
"Saat pandemic kami di birokrasi banyak melakukan penyesuaian termasuk untuk hari libur saat
Idulfitri sudah mengalami penyesuaian untuk mengantisipasi ledakan Covid-19. Untuk libur
nasional lain jika dilakukan seperti itu, tidak masalah dalam upaya bersama melakukan
pencegahan penularan," ungkap Zudan.
Dia mengatakan, produktivitas itu hal lumrah karena tidak libur jadi tetap kerja sehingga
dipastikan lebih produktif. "ASN sudah biasa bekerja di hari libur seperti Dukcapil itu hari Sabtu
atau Minggu masuk kerja untuk jemput bola "pungkasnya.
O bakti tnunir/ananda nararaya/faoricpakpahati
Tujuan perubahan libur nasional untuk menghindarkan masyarakat berkumpul pada hari tertentu
yang berpotensi memicu penularan virus korona (Covid-19)
Pergeseran hari libur nasional ini dengan sendirinya menghilangkan hari "kejepit" yang kerap
dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk melakukan liburan/ berwisata
Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada Desember 2019
TOTAL PNS: 4.189.121 ORANG
Pemerintah juga melarang PNS cuti pada hari "kejepit" yakni hari yang terletak di antara libur
reguler (Sabtu -Minggu) dan hari libur nasional (tanggal merah).
Cuti perorangan PNS bisa diambil di hari lain yang bukan merupakan hari kejepit
Laki-aki 2.157.827 orang
perempuan: 2.031.294 orang
10 provinsi di Indonesia dengan jumlah PNS terbanyak:
1. Jawa Timur: 439.002 PNS
2. Jawa Tengah: 397.115 PNS
3. Jawa Barat: 393.718 PNS
4. DKI Jakarta: 271.621 PNS
5. Sumatra Utara: 232.100 PNS
6. Sulawesi Selatan: 197.109 PNS
7. Aceh: 165.221 PNS
8. Sumatra Selatan: 132.106 PNS
9. Sumatra Barat: 129.595 PNS.
10. Nusa Tenggara Timur: 122,830 PNS
23
