Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021

HEADLINE: PENGGABUNGAN DAN KEMENTERIAN BARU, SIAPA JABAT POSISI
MENTERI?
Jakarta - Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dari Kabinet
Indonesia Maju Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kementerian
yang dipimpin Bambang Brodjonegoro itu akan dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud).

Penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud telah disetujui DPR RI melalui Rapat
Paripurna yang digelar Jumat 9 April 2021 lalu dengan nama baru Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Paripurna juga menyetujui
pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Keputusan tersebut diambil setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021
perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui
rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 8 April 2021 yang
menyepakati penggabungan dan pembentukan kementerian tersebut.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, bukan kali
ini saja pemerintah meleburkan kementerian menjadi satu. Sejak dulu, kata dia, pemerintah
kerap bongkar pasang kementerian.
Pada periode pertama, Presiden Jokowi menggabungkan Kemenristek dengan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Kemudian di perode keduanya, pendidikan tinggi dipisah dari Kemenristek
dan digabung ke Kemendikbud. Belum genap dua tahun, giliran Kemenristek yang akan dilebur
dengan Kemendikbud.

"Sesungguhnya ini kan bongkar pasang pola lama yang dilakukan oleh pemerintah. Ini merusak
birokrasi, karena pejabat-pejabatnya kan hilang, mereka tidak kondusif bekerja seperti itu.
Misalkan Sekjen Kemenristek dia tidak dapat posisi, terus akan kemana. Kemudian eselon-eselon
1 juga akan kemana," kata Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (14/4/2021).

Menurut Ujang, pemerintah seharusnya memiliki visi jangka panjang dalam melebur atau
memisah kementerian. Terlalu sering bongkar pasang pemerintahan dinilai dapat membuat
birokrasi tidak berjalan sehat dan efektif.
"Ini yang membuat persoalan kinerja di kementerian itu tidak akan bekerja dengan baik," ucap
dia.

Dia menduga, peleburan kementerian itu dimaksudkan untuk efisiensi dan perampingan
birokrasi. Namun di saat yang sama, Jokowi justru menaikkan kelas Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

"Itu kan sebenarnya bukan efisiensi, justru menambah beban. Ada pejabat baru, ada sekjen,
insepktorat, dan sebagainya. Mungkin plusnya ingin efisiensi, tapi minusnya birokrasi-birokrasi
tidak akan bekerja efektif karena mereka merasa digeser-geser," terang Ujang.

Dengan adanya keputusan ini, tentu Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini akan melakukan
reshuffle atau perombakan kabinet. Bambang Brodjonegoro pasti akan menanggalkan jabatan
Menristek karena kementeriannya sudah dihilangkan dari kabinet. Apalagi dia telah berpamitan
ke publik.

Seperti prediksi sejumlah kalangan, Ujang juga memperkirakan bahwa Bambang Brodjonegoro
akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

139