Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 138

neutral  -  Abdul  Halim  Iskandar  (Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan
              Transmigrasi)  Cuma  persoalannya  saya  melihat  enggak  akan  direshuffle  karena  Teten  dekat
              dengan Jokowi. Mendes dan Menaker itu juga orang partai

              negative - Ujang Komarudin (Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia) Jangan terlalu
              lama,  ini  kan  hal  yang  positif.  Apalagi  ini  Ramadan  situasi  sedang  kondusif,  lalu  juga
              nomenklaturnya sudah jelas. Jadi jangan terlalu lama juga isu reshuffle ini terus mengemuka.
              Segera dieksekusi. Kalau istana sudah mengatakan minggu depan, ya mungkin minggu depan

              negative - Agus Pambagio (Pengamat Pengamat Kebijakan Publik) Mau dipisah atau mau sendiri-
              sendiri itu tidak persoalan. Kita kan sudah sering menggabung, melepas, menggabung tapi kan
              enggak berhasil. kalau buat saya itu sama saja, apapun alasannya yang penting adalah siapa
              yang memimpin kementerian itu

              negative - Agus Pambagio (Pengamat Pengamat Kebijakan Publik) Artinya dia tidak akan korupsi.
              Dia sudah kenyang, jadi buat apalagi cari duit, jadi ini saatnya buat dia untuk mengabdikan
              keahliannya ke negara ini. Kalau dia sampai korupsi ya jangan jadi pemimpin

              negative - Agus Pambagio (Pengamat Pengamat Kebijakan Publik) Kalau berat iya berat, tapi
              ada dirjen-dirjennya yang memang sudah karier. Sekali lagi tergantung pada pimpinannya, atau
              menterinya. Kalau dia enggak punya empat kriteria itu, hanya memimpin karena ditunjuk oleh
              partai atau oleh seseorang, ya itu enggak akan berhasil

              negative  -  Nadiem  Makarim  (Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Republik
              Indonesia) Dia secara leadership kita masih pertanyakan karena usianya masih muda. Secara
              jaringan  kita  masih  masalahkan  karena  dia  kan  lama  juga  sekolah  di  luar  negeri,  meskipun
              ayahnya lawyer terkenal. Punya integritas? Belum dibuktikan. Tidak korupsi? Ya belum dibuktikan

              negative - Agus Pambagio (Pengamat Pengamat Kebijakan Publik) Karena orang partai itu mau
              secanggih apapun dia, dia harus menuruti ketua partai. Kalau ketua minta ini enggak dikasih, itu
              disuruh  turun.  Jadi  jangan  berharap  bisa  profesional.  Semua  kementerian  yang  partisan  ya
              menurut saya enggak berjalan dengan baik

              negative  -  Yanuar  Nugroho  (Pakar  kebijakan  publik)  Pembubaran  dan  penggabungan
              kementerian di tengah masa kerja kabinet seperti memberi sinyal bahwa tidak ada perencanaan
              untuk hal-hal sestrategis ini. Selain itu sinyal bahwa riset dan inovasi memang bukan prioritas.
              Ini sinyal-sinyal yang ditangkap khalayak -suka atau tidak

              negative - Yanuar Nugroho (Pakar kebijakan publik) Kalau ristek dilebur ke sana, pasti akan jadi
              ditjen dan dipimpin dirjen. Padahal, implementasinya ada di BRIN

              neutral - Yanuar Nugroho (Pakar kebijakan publik) Enggak boleh. BRIN itu badan. Tugasnya
              implementasi. Adanya deputi, bukan dirjen. Coba lihat UU 11/2019, kalau dipaksakan kebijakan
              di BRIN, maka akan numpuk semua. Potensi penyelewengan kuasa akan makin besar
              negative - Yanuar Nugroho (Pakar kebijakan publik) Atau berantakan dan gagal. Juga karena
              yang ditangani luar biasa banyaknya. Loh tapi kan banyak orang pinter di Dikbud? Enggak akan
              tertangani maksimal. Percayalah

              neutral - Yanuar Nugroho (Pakar kebijakan publik) BPIP, BRG, Kemenristekdikti, butuh lebih dari
              setahun sejak dibentuk sampai bisa berjalan. Kemendikbudristek dan BRIN akan butuh berapa
              lama?

              negative  -  Mulyanto  (Anggota  Komisi  VII  DPR  RI)  Kita  pernah  berpengalaman  dengan
              penggabungan  fungsi  Pendidikan  tinggi  dengan  Riset  dan  Teknologi  dalam  bentuk
              KemenristekDikti. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif, sehingga fungsi ristek

                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143