Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 17
pengusaha memberikan THR kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.
Dinperinaker akan mengundang lembaga kerja sama (LKS) tripartit di Kabupaten Purworejo.
Lembaga ini melibatkan serikat pekerja, unsur pengusaha, dan seterusnya.
"Kami juga akan melakukan monitoring pelaksanaan pemberian THR," jelas Kepala Dinperinaker
Kabupaten Purworejo Gathot Suprapto kemarin (14 /4).
Gathot mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemnaker. "Mari ini (kemarin) kami baru vicon
(video conference) dengan Kemnaker difasilitasi Disnaker Provinsi Jateng," ujarnya. Dinperinaker
Kabupaten Purworejo juga akan membentuk pos komando (posko) layanan pengaduan THR.
Selain itu, melakukan sosialisasi secara online melalui media sosial.
Terkait surat edaran bupati Purworejo terkait THR keagamaan 2021, Gathot menyebutkan, masih
akan berkoordinasi terlebih dahulu. "Akan kami koordinasikan dulu," sebutnya.
Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziah telah menetapkan pengusaha wajib membayarkan THR
pada hari raya lebaran tahun ini secara penuh kepada pekerja. Pembayaran harus tepat waktu
yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Disebutkan, perusahaan harus membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-un-dangan. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR diimbau
melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan dua belah pihak.
"SE Menaker tidak mengatur tentang penangguhan. Tetapi, membuka ruang dialog secara
bipartit antara pengusaha dan pekerja," tandas Gathot. (han/amd/zl)
Dinperinaker Kabupaten Purworejo serius mengawal Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.
16
