Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 24
secara tertulis dan paling sedikit memuat; besaran upah, cara pembayaran dan jangka waktu
berlakunya kesepakatan paling lama hingga tanggal 31 Desember 2021.
Besaran upah atas penyesuaian yang baru itu, tak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan
manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak-hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan.
Ida menyatakan, kebijakan itu diambil karena pandemi Covid-19 berdampak pada merosotnya
perekonomian, dan menurunnya kemampuan industri padat karya tertentu dalam memenuhi hak
buruh, termasuk membayar upah.
Kebijakan itu, lanjutnya, untuk menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja atau buruh,
kelangsungan bekerja, dan kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu. "Maka, perlu
pengaturan khusus mengenai pelaksanaan pengupahan di industri padat karya tertentu akibat
pandemi Covid-19," tandasnya.
Bagaimana pandangan organisasi buruh dan organisasi pengusaha mengenai aturan ini? Berikut
wawancara dengan Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih,
dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengenai topik
ini.
23
