Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Meski ada peluang menurunkan upah pekerja, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan penyesuaian tersebut tak bisa dilakukan secara sepihak
oleh pengusaha. Mereka harus lebih dahulu berdialog dan membuat kesepakatan dengan pekerja
atau buruh. "Jadi jelas, bila ada perusahaan akan melakukan penyesuaian besaran upah, betul-
betul harus dilakukan berdasarkan kesepakatan, atau tidak dapat dilakukan secara sepihak, dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan kesepakatan tersebut," ujar Anwar, Kamis (18/2).

Anwar menjelaskan, adanya aturan ini tak berarti perusahaan bisa memangkas gaji tenaga kerja
program padat karya. Ia mengklaim justru Permenaker bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi pekerja terkait pelaksanaan pengupahan dan menjaga kelangsungan bekerja
bagi pekerja industri padat karya selama pandemi berlangsung.

Jadi meskipun si perusahaan padat karya bersangkutan terdampak pandemi korona, tetap harus
melaksanakan kewajiban membayar upah dan hak lainnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban khawatir
penerapan aturan ini akan dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. "Yang kami khawatirkan
dan bisa diikuti oleh perusahaan yang tidak terdampak dan memang mempekerjakan banyak
buruh," ujar Elly kepada KONTAN, Kamis (18/2).

Hingga peraturan tersebut terbit, Elly belum mengetahui terkait aturan ini. Padahal bila aturan
ini disosialisasikan terlebih dahulu masih ada waktu untuk berdiskusi terkait penyesuaian upah
pekerja saat pandemi. Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam berharap
adanya aturan ini bisa membantu perusahaan di tengah pandemi. Sambil berharap perundingan
bipartit di tingkat perusahaan jadi forum untuk pengambilan keputusan.

Poin Aturan Pengupahan Industri Padat Karya Terdampak Pandemi Korona:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan
kelangsungan bekerja pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat
karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi korona.

Industri padat karya tertentu yang diperbolehkan melakukan penyesuaian upah adalah yang
punya pekerja paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja minimal 15%.

Bidang usahanya meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau industri tekstil dan pakaian
jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak dan industri furnitur.

Ruang lingkup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi
korona meliputi perusahaan yang terdampak pandemi korona, penyesuaian besaran dan cara
pembayaran upah dan mekanisme kesepakatan.

Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi dapat melakukan
penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan,transparansi, dan itikad
baik.

Kesepakatan sebagaimana dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara
pembayaran upah dan jangka waktu kesepakatan paling lama 31 Desember 2021.

Besaran upah tidak berlaku untuk dasar perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial,
kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak lainnya.
Sumber Permenaker Nomor 2/2021

25