Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Pemerintah bisa mengukur seberapa dalam dampaknya dan, jika memang dibutuhkan, berapa
persen pemotongan upah yang layak," kata Timboel.
Pemotongan upah pekerja lumrah terjadi mengingat banyak perusahaan yang kesulitan finansial
selama pandemi. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap pelaku usaha menunjukkan, 14
dari setiap 100 perusahaan, yang beroperasi dengan sistem bekerja dari rumah, merumahkan
tenaga kerjanya tanpa bayaran. Pengurangan jam kerja dan pemangkasan upah adalah langkah
lain yang relatif banyak diambil perusahaan.

Jangan sepihak

Peran pengawas ketenagakerjaan menjadi penting. Namun, rekam jejak kinerja pengawasan
ketenagakerjaan selama ini terbukti lemah dalam menangani pelanggaran hak-hak pekerja dan
sengketa hubungan industrial. "Kalangan serikat pekerja di perusahaan harus siap mengedukasi
dan memberi bantuan advokasi ke anggotanya, jangan berkolusi dengan manajemen," ujar
Timboel.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
industri padat karya berkontribusi besar pada aspek sosial ekonomi dan menyerap banyak tenaga
kerja. Dengan diterbitkannya permenaker itu, bukan berarti perusahaan padat karya bisa
memangkas gaji pekerjanya.
"Permenaker ini bertujuan memberi perlindungan bagi pekerja terkait pelaksanaan pengupahan
dan menjaga kelangsungan bekerja sekaligus menjaga kelangsungan usaha bagi pengusaha
industri padat karya tertentu yang terdampak Covid-19," kata Anwar, Kamis.

Menurut Anwar, permenaker itu justru menegaskan dan memberi pedoman bahwa, meskipun
perusahaan terdampak pandemi, kewajiban membayar upah dan hak lain kepada pekerja tetap
harus dilaksanakan. Penyesuaian besaran upah juga tidak boleh dilakukan semena-mena, tetapi
berdasarkan kesepakatan dengan pihak pekerja.
"Kalau perusahaan mau menyesuaikan besaran upah, harus berdasarkan kesepakatan, tidak
boleh sepihak dan pelaksanaannya pun sesuai dengan kesepakatan itu," katanya.

Dalam Pasal 7 permenaker disebutkan, kesepakatan antara pengusaha dan buruh harus dibuat
secara tertulis dan paling sedikit memuat keterangan tentang besaran upah yang disepakati,
cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31
Desember 2021. Hasil kesepakatan itu wajib disampaikan kepada pekerja.

Besaran upah yang sudah disesuaikan juga tidak boleh dijadikan dasar perhitungan iuran untuk
program manfaat jaminan sosial pekerja, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak
pekerja lainnya. Artinya, kewajiban pengusaha tetap sesuai besar upah sebelum penyesuaian.

Minta pengertian

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anton J Supit meminta
pengertian dari kalangan pekerja dan perusahaan. Pandemi membawa dampak yang signifikan
ke beberapa perusahaan hingga terancam tutup, khususnya perusahaan skala kecil menengah.
Namun, pengusaha juga tidak boleh semena-mena mengurangi upah jika tidak terlalu
terdampak.

"Kami harap ada saling pengertian kedua pihak. Memang tidak semua pengusaha itu baik dan
tidak semua karyawan mau mengerti persoalan. Ada kalanya perusahaan mampu, tetapi dia
bilang tidak mampu. Namun, ada juga perusahaan sudah susah payah dan hampir tutup, tetapi
pekerja yang tak mau mengerti," kata Anton.

29