Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021
P. 33

Judul               PENYESUAIAN UPAH MENANTI
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Aturan Upah Buruh
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-02-19 03:51:00
                Ukuran              504x139mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 189.000.000

                News Value          Rp 567.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota
              Motor Manufacturing Indonesia) Aturan ini bukan hanya semata-mata melindungi perusahaan,
              tapi juga buruh supaya tidak ada lagi PHK

              positive  -  Bob  Azzam  (Direktur  Administrasi,  Korporasi,  dan  Hubungan  Eksternal  PT.  Toyota
              Motor  Manufacturing  Indonesia)  Terutama  untuk  perusahaan-perusahaan  kecil,  bisa  lebih
              diutamakan oleh pemerintah untuk dibimbing. Pasal nya, pangsa perusahaan kecil di Indonesia
              jumlahnya sekitar 97%


              Ringkasan

              Kementerian    Ketenagakerjaan    (Kemnaker)     telah   mengeluarkan    Peraturan   Menteri
              Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat
              Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19. Dengan aturan ini, perusahaan industri padat
              karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan
              cara pembayaran upah pekerja/buruh.



              PENYESUAIAN UPAH MENANTI

              Bisnis,  JAKARTA  ---  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  2/2021  yang  mengatur  tentang
              pelaksanaan  pengupahan  kepada  industri  padat  karya  tertentu  dinilai  dapat  memberikan
              perlindungan yang mendasar kepada para pekerja serta mendorong proses pemulihan arus kas
              perusahaan.

              Beberapa sektor yang diatur dalam permen tersebut, antara lain industri makanan, minuman,
              dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki;
              industri mainan anak; dan industri furnitur.

              Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional  Unsur  Pengusaha  Bob  Azzam  menilai  peraturan
              tersebut  akan  menjadi  kendaraan  bagi  perusahaan  dalam  melindungi  pekerja  melalui
              penyesuaian upah, bukan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika berlaku 31 Desember
                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38