Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

Judul Waspada Perusahaan Aji Mumpung
Nama Media Kompas
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Age
Tanggal 2021-02-19 04:15:00
Ukuran 139x359mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 160.545.000

News Value Rp 481.635.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tidak ada upaya
melindungi atau mempertahankan kelangsungan bekerja bagi buruh. Permenaker ini lebih
banyak untuk menjaga kelangsungan usaha

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Supaya ada proses
pengawasan dan evaluasi dari pemerintah. Pemerintah bisa mengukur seberapa dalam
dampaknya dan, jika memang dibutuhkan, berapa persen pemotongan upah yang layak

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalangan serikat pekerja
di perusahaan harus siap mengedukasi dan memberi bantuan advokasi ke anggotanya, jangan
berkolusi dengan manajemen

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Permenaker ini
bertujuan memberi perlindungan bagi pekerja terkait pelaksanaan pengupahan dan menjaga
kelangsungan bekerja sekaligus menjaga kelangsungan usaha bagi pengusaha industri padat
karya tertentu yang terdampak Covid-19

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kalau perusahaan
mau menyesuaikan besaran upah, harus berdasarkan kesepakatan, tidak boleh sepihak dan
pelaksanaannya pun sesuai dengan kesepakatan itu

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kami harap ada saling pengertian kedua
pihak. Memang tidak semua pengusaha itu baik dan tidak semua karyawan mau mengerti
persoalan. Ada kalanya perusahaan mampu, tetapi dia bilang tidak mampu. Namun, ada juga
perusahaan sudah susah payah dan hampir tutup, tetapi pekerja yang tak mau mengerti

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Paling tidak, sekarang ada payung
hukumnya. Jadi, bisa ada sanksi dan ada kewajiban perundingan meski perundingan itu pun
pasti situasional

27