Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2021

2021. "Aturan ini bukan hanya semata-mata melindungi perusahaan, tapi juga buruh supaya
tidak ada lagi PHK," ujar Bob kepada Bisnis, Kamis (18/2).
Permenaker ini, lanjutnya, juga mendorong terjadinya perundingan bipartit antara pengusaha
dan pekerja. Kondisi tersebut diperlukan lantaran pihak-pihak perunding paling tahu mengenai
kondisi perusahaan.

Kendati perundingan akan terjadi secara bipartit, Bob mengakui peran pemerintah masih
diperlukan, khususnya dalam membelikan panduan soal batasan penyesuaian upah. “Terutama
untuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa lebih diutamakan oleh pemerintah untuk dibimbing.
Pasal nya, pangsa perusahaan kecil di Indonesia jumlahnya sekitar 97%," ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan menyusun mekanisme yang berisi langkah-langkah pencegahan,
pengawasan, serta mitigasi jika terjadi konflik.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan
Permenaker tersebut sudah cukup ideal karena memberikan perlindungan terhadap pekerjaan
tenaga kerja serta mencegah terjadinya PHK. "Dibutuhkan pemahaman semua pihak terkait
dengan hal tersebut," tuturnya kepada Bisnis.

Meskipun demikian, dia mengakui beleid tersebut tidak memberikan jaminan bahwa
implementasinya dapat menyelamatkan seluruh pelaku industri padat karya yang masih dalam
posisi sulit. Apalagi, banyak perusahaan yang posisi kasnya sudah minus. Realistisnya, sambung
Hariyadi, aturan tersebut akan menyelamatkan perusahaan-perusahaan padat karya yang
mampu bertahan untuk memiliki kesempatan kembali menuju kondisi normal.

TERLAMBAT

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai terbitnya peraturan tersebut agak terlambat lantaran dampak pandemi Covid-19
terhadap industri padat karya sudah terjadi sejak tahun lalu.

Selain itu, imbuhnya, industri yang disasar seharusnya tidak terbatas pada sektor padat karya.
Pasalnya, sektor lain seperti industri pariwisata mengalami dampak yang paling parah akibat
pandemi.

"Bagaimana dengan pengaturan upah di industri lainnya? Kor belum diatur. Harusnya mencakup
seluruhnya," ujar Timboel kepada Bisnis.
Dia menilai penyesuaian upah dalam aturan ini juga tidak membantu seluruh pemangku
kepentingan di satu industri, misalnya terhadap kelas pekerja.

Oleh karena itu, lanjut Timboel, perundingan penyesuaian upah antara pengusaha dan pekerja
harus melibatkan peran pemerintah sebagai pengawas. Pemerintah pun bisa melakukan
pengecekan sebelumnya untuk memastikan apakah suatu perusahaan memang terdampak atau
tidak.

Lebih jauh, peran pemerintah diperlukan sebagai mediator yang memastikan perihal perselisihan
industri tidak dibawa hingga ke ranah pengadilan hubungan industrial.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, secara teknis,
penyesuaian upah dalam aturan tersebut memang mampu menyelamatkan industri. Namun,
tingkat kompleksitas di lapangan akan tinggi.

Dia menambahkan tindak lanjut pemerintah melalui Permenaker kontraproduktif terhadap sektor
industri dan ketenagakerjaan. Pasalnya, lanjut Fithra, pada saat-saat seperti ini, yang seharusnya
dilakukan pemerintah adalah memberikan stimulus, bukan menyesuaikan upah, h
33