Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 menjadi
ancaman serius bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan
Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumatera Utara menolaknya.

OMNIBUS LAW MELAYANI KEPENTINGAN MODAL ASING UNTUK MERAMPOK DAN
MENINDAS RAKYAT
Omnibus Law Melayani Kepentingan Modal Asing untuk Merampok dan Menindas Rakyat SUMUT
NEWS Konten Redaksi Sumut News MEDAN | Pembahasan Rancangan Undang-undang
Omnibus Law di tengah pandemi COVID-19 menjadi ancaman serius bagi rakyat Indonesia
secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara
(AKBAR) Sumatera Utara menolaknya. AKBAR Sumut yang terdiri dari 24 lembaga ini menggelar
konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, pada Senin siang (21/9). Pertemuan
tersebut merupakan agenda persiapan menuju Hari Tani Nasional, pada 24 September 2020
mendatang.

Disebutkan, RUU tersebut ini disinyalir akan mengumpulkan pasal-pasal dari sekitar 79-an UU
dalam 11 klaster, seperti penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,
kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi,
administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek
Pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Dengan cakupannya yang besar, bahwa ada 1.244 pasal dalam 79 UU tersebut, disinyalir akan
sangat membatasi kesempatan anggota parlemen memperdebatkan dan mengujinya lebih
dalam.

Belum lagi mengenai dugaan adanya aturan yang tumpang tindih. Petani, buruh, masyarakat
adat, nelayan, pelajar, perempuan, serta segala sumber-sumber agraria akan menjadi obyek
eksploitasi.

Kepala Divisi Sumber Daya Alam - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Alinafiah
mengatakan, konferensi pers ini untuk kembali menyerukan kepada Pemerintah Sumatera Utara
untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria, sekaligus melakukan kampanye penolakan terhadap
Omnibus Law.

"Karena Omnibus Law adalah pintu bagi adanya perampasan tanah yang akan berpotensi terjadi
di masa depan. Sejatinya sejak pembahasan yang minim partisipasi rakyat, tertutup, nah,
ternyata isinya pun mengarah pada penghancuran demokrasi kearah otoritarianisme," katanya.

Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria - Sumatera Utara, Hawari Hasibuan
menjelaskan, dengan adanya Omnibus Law, rakyat akan semakin terpinggirkan, hak atas tanah
rakyat akan hilang, dan Rakyat Indonesia akan dijadikan kuli.

Momentum hari tani nasional 2020, menjadi unik, karena 60 tahun sudah UU PA 1960 ada,
namun sampai saat ini, rakyat masih belum berdaulat atas sumber-sumber agraria.

Justru, lanjutnya, konflik agraria masih langgeng terjadi tanpa henti, perampasan-perampasan
tanah masih rutin terdengar. Adanya niat segera disahkannya RUU Omnibus Law tidak bisa kita
bayangkan bagaimana nanti konflik-konflik agraria terus terjadi dan berpotensi akan banyaknya
angka konflik agraria di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara.

92