Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020
P. 97
jalan investor, dan hanya segelintir orang yang akan menguasai tanah. Sementara akses petani
semakin sulit.
Pada kesempatan itu, ia memaparkan beberapa poin tuntutan AKBAR Sumut, di antaranya
menolak dan gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, lawan segala bentuk penggusuran dan
perampasan tanah rakyat, bubarkan PTPN 2, sahkan RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual.
Selain itu, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, berikan upah layak dan lawan kapitalisasi
pendidikan, wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, jalankan tugas pengawas dan tindak
tegas pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha-pengusaha nakal.
Kemudian, bentuk Peraturan Daerah ketenagakerjaan untuk melindungi upah buruh dan hak
berserikat, tolak tambang yang merugikan rakyat Sumatera Utara dan tolak liberalisasikan
pendidikan.
Atas dasar itu juga, AKBAR Sumut menyampaikan solusi-solusi untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia, termasuk wujudkan reforma agrarian sejati (tanah untuk rakyat, wujudkan jaminan
sosial bagi seluruh rakyat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agraria).
Tidak itu saja, Rian juga menyampaikan agar menasionalisasi aset vital yang menguasai hajat
hidup orang banyak, bangun industri nasional dari hulu sampai hilir yang kuat dan mandiri,
wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
(CSP).
96
