Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 359
KEMENAKER TEGASKAN KARYAWAN YANG 100 PERSEN BEKERJA DARI RUMAH
TETAP BERHAK MENDAPAT UPAH
TRIBUN-COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan pekerja yang terpaksa
melaksanakan work from home (WFH) 100 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) darurat tetap berhak mendapatkan upah.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan, pekerja yang terpaksa
melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat berhak mendapatkan upah, karena pada
prinsipnya upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," kata Putri dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).
Terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha.
Menurut Putri, jika perusahaan mengalami kesulitan membayar upah kepada pekerja di masa
PPKM Darurat, pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam Surat
Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Ia menambahkan, jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima pekerja sebagai
dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil
dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Pemerintah telah memutuskan melaksanakan PPKM Darurat yang dilaksanakan pada 3-20 Juli
2021 di Jawa dan Bali, di tengah meningkatnya penambahan kasus corona secara signifikan.
Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor nonesensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH.
Sementara bagi pekerja sektor esensial dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang
dibatasi 50 persen, sementara kritikal 100 persen.
Terkait penerapan PPKM Darurat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya
meminta kepada pengusaha maupun perusahaan tidak memanfaatkan masa PPKM Darurat ini
untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.
"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk
memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan." "Semua pihak harus mengupayakan
agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pengusaha dengan
pekerja atau buruh," kata Menaker Ida.
Ia juga meminta kepada pengusaha maupun pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat
buruh hendaknya sama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana.
"Kita semua mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja dan pengusaha, justru
karena itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha
dengan pekerja maupun serikat buruh," ungkapnya.
( # Kemenaker # work from home # PPKM Darurat # sektor non-essential # Pekerja Sektor
Esensial.
358
