Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 151
Selain mengajukan judicial review, KSPI juga akan meminta legislative review ke DPR RI.
"Kami minta wakil rakyat, DPR, mengeluarkan legislative review. UUD 1945 Pasal 20, 21, 22A
memperbolehkan, sebagai dasar landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislative review.
Kalau produk UU ditolak secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut UU tersebut, dalam hal
ini omnibus law Cipta Kerja," imbuh Said.
"Kemudian diuji, dibuat lagi satu UU baru sebagai dasar pencabutan atau pengganti UU Cipta
Kerja yang dicabut. Bahkan dalam Pasal 22A UUD 1945, dia mendelegasikan perintahnya secara
lebih lengkap menjadi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Dengan demikian,
DPR jangan buang badan kepada aksi-aksi rakyat, mahasiswa," sambung dia.
2. Buruh Tantang Menteri-menteri Jokowi Debat Omnibus Law KSPI juga memberikan ajakan
terbuka kepada Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut menyusun Undang-undang
(UU) Omnibus Law Cipta Kerja untuk menggelar debat publik.
Debat itu bertujuan untuk saling membandingkan pandangan buruh dengan pandangan
pemerintah terkait Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan.
"Atau kita debat publik sebelum Pak Presiden tanda tangan (berkas final UU Cipta Kerja).
Menteri-menterinya kita debat publik. Kalau perlu nggak ada batas waktu, atau 2 jam full. Kan
ini ada beberapa referensi, ayo 2 jam full. Silakan hadirkan menteri-menteri terkait, boleh debat,"
kata Said.
Namun, ia meminta debat publik ini dilakukan dua arah, melainkan dari pihak buruh dan
pemerintah masing-masing punya kesempatan menyampaikan pandangannya.
"Nggak boleh searah. Nanti kalau menteri diundang, orang ini jangan diundang, dan lain-lain.
Nanti takut berdebat sama rakyat," ujar dia.
Said mengaku, serikat buruh sudah 4 kali diundang dalam diskusi klaster ketenagakerjaan UU
Cipta Kerja yang diinisiasi Menko Polhukam Mahfud MD. Sayangnya, diskusi selalu berjalan
searah.
"Pertemuan ke-3 lebih lengkap, ada Mensesneg Pak Pratikno, Kepala KSP Pak Moeldoko, ada
juga Pak Airlangga bahkan di pertemuan ke-4. Kemudian ada juga Bu Ida Fauziyah memaparkan.
Tapi kan lagi-lagi searah, kami sampaikan didengar, kemudian diterima. Bagi kami yang penting
bukan pertemuannya saja, pertemuan itu penting bagi kita buat dialog. Tapi output daripada
pertemuan itu yang kita minta. Kalau hasilnya seperti ini, tentu kami punya untuk menolak,"
pungkasnya.
Beberapa poin yang ditolak buruh dalam UU Cipta Kerja totalnya mencapai 10 poin, antara lain
tentang upah minimum, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak, dan sebagainya.
150
