Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 147
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan UU Cipta Kerja akan tetap
diimplementasikan pemerintah. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memicu aksi demonstrasi
di berbagai daerah.
Menurut Ida, kalau memang ada pihak tetap menolak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja,
sebaiknya ditempuh dengan jalur konstitusi yakni dengan menggugatnya ke Mahkamah
Konstitusi ( MK ).
MENAKER KE PENDEMO UU CIPTA KERJA: KALAU TIDAK PUAS, BISA DIGUGAT KE
MK!
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan UU Cipta Kerja akan
tetap diimplementasikan pemerintah. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memicu aksi
demonstrasi di berbagai daerah.
Menurut Ida, kalau memang ada pihak tetap menolak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja,
sebaiknya ditempuh dengan jalur konstitusi yakni dengan menggugatnya ke Mahkamah
Konstitusi ( MK ).
"Bila mungkin masih ada ketidakpuasan bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Kami sedang
dalam tahap pemulihan ekonomi nasional, segala polemik mari kita sikapi dengan kepala dingin,"
tegas Ida dilansir dari Antara, Minggu (25/10/2020).
Ida juga meluruskan polemik soal isu karyawan kontrak seumur hidup di pasal UU Cipta Kerja.
Di mana pemerintah menghapus pasal yang mengatur soal kontrak kerja PKWT maksimal hanya
3 tahun di regulasi lama, UU Nomor 13 Tahun 2003.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, soal jangka waktu batasan PKWT
sebenarnya akan diatur dalam aturan turunan. Namun apakah batasan waktu lebih lama atau
lebih pendek dari 3 tahun, masih akan dibahas secara tripartit.
"Padahal, dalam UU Cipta Kerja tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, karena batas
maksimal masa kontrak akan diatur dalam peraturan pemerintah, bisa lebih cepat menjadi
pekerja tetap, atau bisa juga lebih lambat," kata Ida.
Pekerja kontrak korban PHK dapat kompensasi Selain itu, tak banyak perubahan dalam UU Cipta
Kerja terkait regulasi PKWT. Dia mengklaim, Omnibus Law Cipta Kerja justru menjamin buruh
kontrak agar lebih sejahtera sebagaimana pekerja dengan status karyawan tetap.
Dalam UU Cipta Kerja, pekerja kontrak yang menjadi korban PHK akan mendapatkan kompensasi
yang sebelumnya tidak dicantumkan di UU Ketenagakerjaan.
"Semua ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam UU 13 tahun 2003 sama
dengan yang di Omnibuslaw. Bahkan, UU Cipta Kerja diatur perlindungan kepada pekerja kontrak
harus sama dengan ketentuan pekerja tetap, yakni berhak mendapatkan kompensasi bila selesai
kontraknya," kata Ida.
Sebelumnya Ida beralasan, dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu karena UU Cipta
Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain.
"Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada
fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi," kata
Ida dikutip dari Harian Kompas.
146
