Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 149

Judul               Bakal Ada Demo Besar-besaran Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5227677/bakal-ada-
                                    demo-besar-besaran-jika-jokowi-teken-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Vadhia Lidyana
                Tanggal             2020-10-25 09:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kalau tanggal 28 Oktober
              Presiden  Jokowi  menandatangani  UU  Cipta  Kerja,  maka  tanggal  1  November  bisa  dipastikan
              buruh  KSPI  melakukan  aksi  nasional,  seluruh  Indonesia,  24  provinsi,  lebih  dari  200
              kabupaten/kota. Kami akan aksi besar-besaran

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami menganut prinsip
              non-violence. Antikekerasan, non-violence. Tidak ada keinginan untuk anarkis atau melakukan
              tindakan merusak fasilitas umum, non-violence

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami minta hakim MK
              menggunakan hati nurani dan pikirannya dengan mempertimbangkan konstitusi tidak tertulis
              meluasnya aspirasi rakyat menolak omnibus law UU Cipta Kerja
              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami minta wakil rakyat,
              DPR, mengeluarkan legislative review. UUD 1945 Pasal 20, 21, 22A memperbolehkan, sebagai
              dasar landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislative review. Kalau produk UU ditolak
              secara meluas, kita minta DPR untuk mencabut UU tersebut, dalam hal ini omnibus law Cipta
              Kerja

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kemudian diuji, dibuat
              lagi satu UU baru sebagai dasar pencabutan atau pengganti UU Cipta Kerja yang dicabut. Bahkan
              dalam Pasal 22A UUD 1945, dia mendelegasikan perintahnya secara lebih lengkap menjadi UU
              Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Dengan demikian, DPR jangan buang badan
              kepada aksi-aksi rakyat, mahasiswa

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Atau kita debat publik
              sebelum Pak Presiden tanda tangan (berkas final UU Cipta Kerja). Menteri-menterinya kita debat
              publik. Kalau perlu nggak ada batas waktu, atau 2 jam full. Kan ini ada beberapa referensi, ayo
              2 jam full. Silakan hadirkan menteri-menteri terkait, boleh debat

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Nggak boleh searah. Nanti
              kalau menteri diundang, orang ini jangan diundang, dan lain-lain. Nanti takut berdebat sama
              rakyat
                                                           148
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154