Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 146
Judul Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat
ke MK!
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/25/103200526/menaker-ke-
pendemo-uu-cipta-kerja--kalau-tidak-puas-bisa-digugat-ke-mk-
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-25 10:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Bila mungkin masih ada ketidakpuasan bisa digugat di
Mahkamah Konstitusi. Kami sedang dalam tahap pemulihan ekonomi nasional, segala polemik
mari kita sikapi dengan kepala dingin
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Padahal, dalam UU Cipta Kerja tidak ada ketentuan yang
mengatur hal itu, karena batas maksimal masa kontrak akan diatur dalam peraturan pemerintah,
bisa lebih cepat menjadi pekerja tetap, atau bisa juga lebih lambat
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Semua ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
dalam UU 13 tahun 2003 sama dengan yang di Omnibuslaw. Bahkan, UU Cipta Kerja diatur
perlindungan kepada pekerja kontrak harus sama dengan ketentuan pekerja tetap, yakni berhak
mendapatkan kompensasi bila selesai kontraknya
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di
undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika
dinamika tenaga kerja tinggi
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit
(pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan
pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah
negative - Aloysius Budi Santoso (Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan
Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa
membuat kontrak seumur hidup, itu tidak tepat
negative - Aloysius Budi Santoso (Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan
Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kemudian yang jadi ramai adalah kalau yang dulu ada batasnya,
maksimal 2 tahun, perpanjangan 1 tahun dan seterusnya. Nah dengan undang-undang yang
baru itu memang hal ini belum diatur. Tetapi diamanatkan dalam undang-undang ini nanti harus
ada PP turunan yang akan mengatur PKWT itu bisa berapa lama
145
