Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Judul Menaker Klaim Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Libatkan
Semua Pihak
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201024/12/1309395/menaker-
klaim-pembahasan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-libatkan-semua-pihak
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2020-10-24 17:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketika membahas undang-undang (UU Cipta
Kerja), kami sudah melakukan dialog sosial, dan dialog sosial akan terus kita lakukan untuk
membahas peraturan pemerintahnya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah mulai pembahasan sejak Selasa.
Saya sudah melakukan kick off bersama Tripartit Nasional. Duduk kembali, melihat kembali
aturan-aturan yang perlu kita atur dalam peraturan pemerintah

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Batas waktunya 3 bulan, tapi kita akan
mengefektifkan 3 bulan tersebut tidak hanya teman-teman serikat pekerja dan pengusaha, kami
juga sosialisasikan ke dinas ketenagakerjaan, akademisi, forum rektor, dan banyak forum yang
kami sosialisasikan

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Kalau diundang pun kami
tidak akan ikut. Secara logika tidak tepat karena kami telah menolak UU-nya. Padahal UU
posisinya di atas peraturan pelaksana

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Sejak awal kami mendorong
lahirnya Perppu dengan sejumlah pertimbangan. Proses penyusunan UU ini sudah kacau sejak
awal, minim partisipasi publik. Ini bukan hanya kepentingan pekerja atau buruh, tapi dari klaster
lain juga demikian

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengklaim pembahasan rancangan peraturan
pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja telah melibatkan semua pihak. Namun,
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengaku tidak diundang. Ida
menjelaskan saat ini pemerintah bersama Tripartit Nasional yang terdiri atas perwakilan
pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan akademisi telah mulai membahas RPP. Harapannya,
UU Cipta Kerja dapat segera diimplementasikan ketika sudah diundangkan.

242