Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 246

"Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja juga butuh
              kelangsungan  bekerja  dan  penghidupan  yang  layak,"  kata  Sudarto  kepada  kumparan,  Sabtu
              (24/10).

              Menurut dia, pemerintah selama ini menjadikan para pekerja di industri tembakau sebagai 'sapi
              perah'  penerimaan  negara.  Sementara  tak  ada  stimulus  yang  signifikan  mempengaruhi
              ketahanan industri hasil tembakau.

              "Para  pekerja  di  industri  hasil  tembakau  ini  bukan  lah  sapi  perah  bagi  penerimaan  negara.
              Pengusaha  bisa  menutup  industrinya  dan  mengalihkan  usahanya  pada  sektor  lain,  tapi
              bagaimana  dengan  pekerja  yang  tingkat  pendidikan  rendah  dan  keterampilan  terbatas,"
              jelasnya.

              Sudarto menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi
              pada 9 September 2020, dengan tembusan kepada Kepala Staf Kepresidenan RI, Kementerian
              Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Kementerian  Keuangan,
              Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea Cukai.

              Melalui  surat  tersebut,  pihaknya  meminta  perlindungan  atas  hilangnya  pekerjaan  di  industri
              rokok, sebagai imbas tutupnya sejumlah pabrik rokok.

              Sudarto mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang
              atas  regulasi  dan  kenaikan  cukai  rokok  tahun  depan.  Adapun  tuntutan  para  serikat  pekerja
              tersebut yaitu: Pertama, agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil tembakau dan harga
              jual  eceran  pada  2021.  Hal  ini  dinilai  akan  berdampak  langsung  pada  pekerja  industri  hasil
              tembakau.

              Kedua,  meminta  Menteri  Keuangan  agar  melibatkan  kementerian  terkait  dalam  mengambil
              kebijakan  cukai,  di  antaranya  Kementerian  Ketenanagakerjaan,  Kementerian  Perindustrian,
              Kementerian  Pertanian  serta  melibatkan  pemangku  kepentingan  lainnya  di  antaranya
              pengusaha, asosiasi industri hasil tembakau, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja
              FSP RTMM-SPSI, petani, dan seluruh pihak terkait lainnya.

              Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas
              Indonesia  dan  padat  karya  yang  paling  rentan  terkena  program  efisiensi  di  industri  hasil
              tembakau.

              Pekerja Cukai Rokok Rokok 1603527982234464782 0 0 2020 (c) PT Dynamo Media Network
              Version 1.1.300.























                                                           245
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251