Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Judul Buruh Tantang Menteri-menteri Debat Publik soal Omnibus Law
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5227173/buruh-
tantang-menteri-menteri-debat-publik-soal-omnibus-law
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2020-10-24 17:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju) Atau kita debat publik sebelum
Pak Presiden tanda tangan (berkas final UU Cipta Kerja). Menteri-menterinya kita debat publik.
Kalau perlu nggak ada batas waktu, atau 2 jam full. Kan ini ada beberapa referensi, ayo 2 jam
full. Silakan hadirkan menteri-menteri terkait, boleh debat

negative - Said Iqbal (Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju) Nggak boleh searah. Nanti kalau
menteri diundang, orang ini jangan diundang, dan lain-lain. Nanti takut berdebat sama rakyat
negative - Said Iqbal (Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju) Pertemuan ke-3 lebih lengkap,
ada Mensesneg Pak Pratikno, Kepala KSP Pak Moeldoko, ada juga Pak Airlangga bahkan di
pertemuan ke-4. Kemudian ada juga Bu Ida Fauziyah memaparkan. Tapi kan lagi-lagi searah,
kami sampaikan didengar, kemudian diterima. Bagi kami yang penting bukan pertemuannya
saja, pertemuan itu penting bagi kita buat dialog. Tapi output daripada pertemuan itu yang kita
minta. Kalau hasilnya seperti ini, tentu kami punya untuk menolak

neutral - Said Iqbal (Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju) Jadi 1 November ada aksi besar-
besaran secara nasional, di Jakarta di Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK), kalau tanggal 28
Oktober (UU Cipta Kerja) ditandatangani (Presiden Joko Widodo). Pada 1 November kita bawa
berkas gugatan ke MK. Sampai kapan? Sampai kita menang dalam proses uji material maupun
formil di MK

negative - Said Iqbal (Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju) Kami minta wakil rakyat, DPR,
mengeluarkan legislatif review. UUD 1945 pasal 20, 21, 22A memperbolehkan, sebagai dasar
landasan hukum bahwa DPR bisa melakukan legislatif review. Kalau produk UU ditolak secara
meluas, kita minta DPR untuk mencabut UU tersebut, dalam hal ini Omnibus Law Cipta Kerja

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan ajakan terbuka
kepada Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut menyusun Undang-undang (UU)
Omnibus Law Cipta Kerja untuk menggelar debat publik.

246